Tesis ini membahas tentang perjanjian yang diubah oleh Notaris sepengetahuan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa isi akta yang telah disepakati, dilarangdiubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perbuatan Notaris NS tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk menggugat pihak lainnya atas dasar wanprestasi. Permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini adalah tentang perubahan suatu akta autentik dinilai tidak sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan, analisis terhadap putusan pengadilan yang mengandung tuntutan pertanggungjawaban oleh Notaris, serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 641/PK/PDT/2017 Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah: 1. apabila perubahan akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka akta tersebut dapat menjadi akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban Notaris NS atas tindakannya yang mengubah poin-poin akta perjanjian sepengetahuan salah satu pihak berupa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 264 KUHP. Selanjutnya Notaris NS dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 3. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan a quo adalah bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan telah menjadi akta yang batal demi hukum karena akta tersebut telah dirubah hanya dengan sepengetahuan salah satu pihak saja, dan pihak yang lain tidak mengerti apabila terdapat perubahan pada isi akta.
This thesis discusses the agreement which was amended by a Notary with the knowledge of one of the parties. Based on Article 48 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, it is stated that the contents of the agreed deed are prohibited from being changed by being replaced, added, crossed out, inserted, deleted, and/or written overlapping, without the consent of either party. The actions of the NS Notary cause harm to one of the parties, so that it is used by one of the parties in the agreement to sue the other party on the basis of default. The problems that will be answered in this thesis are about the amendment of an authentic deed that is deemed not in accordance with the regulations in the law, analysis of court decisions containing demands for accountability by a Notary, as well as legal considerations carried out by judges in deciding cases in the Supreme Court Judicial Review Decision. Number: 641/PK/PDT/2017. To answer these problems, a normative juridical research method is used with a statutory approach and a case approach. The results of the analysis in this study are: 1. if the change in the deed is not in accordance with the procedures established by law, the deed can become a deed which is null and void. The responsibility of the Notary NS for his actions that change the points of the agreement deed with the knowledge of one of the parties is in the form of criminal liability in accordance with Article 264 of the Criminal Code. Furthermore, the Notary NS can be held civilly responsible on the basis of an unlawful act as contained in Article 1365 of the Civil Code. 3. The consideration of the panel of judges in the a quo decision is that the deed has no legally binding force and has become a deed that is null and void because the deed has been changed only with the knowledge of one party, and the other party does not understand if there is a change in the contents of the deed. |
T-Divya Barati Risfa.pdf :: Unduh