Tingginya tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor transportasi di ibukota menjadi salah satu isu lingkungan yang paling diperhatikan. Dalam rangka mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil listrik dengan mengeluarkan fasilitas insentif PPnBM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PPnBM atas mobil listrik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan analisis kebijakan PPnBM dari kelima dimensi efektivitas kebijakan. Pertama, kebijakan ini belum mampu mencapai target terkait penurunan emisi namun mampu mencapai target terkait adopsi mobil listrik, dirumuskan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan dirumuskan oleh instansi yang memiliki wewenang dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga dijalankan oleh pihak pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum mampu mengakomodir kemampuan seluruh komponen target group, tidak menyebabkan tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan merupakan pembaruan dari aturan yang telah ada sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapat dukungan dari lingkungan internal kebijakan dan dari lingkungan eksternal kebijakan. Terakhir, kebijakan ini telah mencapai tahapan paling baik yaitu strategic readiness dilihat dari kesiapan kedua aktor yang terlibat, yaitu pemerintah dan target group. Terdapat empat rekomendasi untuk mendorong efektivitas kebijakan ini. Pertama, lebih fokus pada pengembangan tenaga listrik ramah lingkungan sehingga sumber daya pengisiannya berasal dari energi terbarukan. Kedua, melakukan benchmarking terhadap kebijakan fiskal di negara-negara yang telah berhasil mendorong penggunaan mobil listrik. Ketiga, perlu dilakukannya ekstensifikasi ekosistem mobil listrik, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendorong minat beli masyarakat. Keempat, melakukan kajian terhadap relaksasi kriteria produsen mobil listrik terkait TKDN.
High levels of greenhouse emissions produced by the transportation sector in DKI Jakarta have been one of the most discussed environmental issues. In order to reduce air pollution from the transportation sector, the government encourages people to switch to electric cars by issuing sales tax incentives on luxury goods as regulated in Government Regulation Number 74 of 2021. This study aims to analyze the effectiveness of the sales tax on luxury goods on electric cars in DKI Jakarta. The research was conducted using the post-positivism paradigm and a descriptive type of research. Data collection techniques used include literature studies and in-depth interviews. The research results conclude the sales tax on luxury goods policy analysis from the five dimensions of policy effectiveness. First, this policy has not been able to achieve targets related to reducing emissions but has been able to achieve targets related to the adoption of electric cars, is formulated in accordance with the problems to be solved, and is formulated by government agencies that have authority in their fields. Second, the nature of this policy is monopoly, so it must be executed by the government. Third, this policy has not been able to accommodate the capabilities of all target group components, does not cause overlap with existing policies, and is an update of pre-existing rules. Fourth, this policy received support from both the internal policy environment and the external policy environment. Finally, this policy has reached the best stage, namely strategic readiness, as seen from the readiness of the two actors affected by the policy, namely the government and the target group. There are four recommendations to encourage the effectiveness of this policy. First, focus more on developing environmentally friendly electric power so that charging resources come from renewable energy. Second, benchmarking fiscal policies in countries that have succeeded in expanding the use of electric cars. Third, it is necessary to extend the electric car ecosystem, especially the Public Electric Vehicle Charging Station (PEVCS), to encourage people’s buying interest. Fourth, conducting a study on the relaxation of the criteria for electric car manufacturers related to local content requirements. |
S-Marco Kenji Setiawan.pdf :: Unduh