Banyaknya penyebaran Kawasan Berikat di Bekasi dan keterbatasan jumlah pegawai bea cukai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP A Bekasi) menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terdapat penyimpangan dari tujuan pemberian fasilitas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengawasan pemberian fasilitas Kawasan Berikat serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas Kawasan Berikat di bawah KPPBC TMP A Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terkait pemberian fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sudah berjalan dengan baik, ditinjau dari standar pencapaian, pengukuran, perbandingan hasil yang dicapai dan diharapkan, serta penindakan atas penyimpangan yang ditemukan melalui tahap pengawasan manajemen risiko dan audit kepabeanan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yakni kurangnya tenaga SDM, ketersediaan IT Inventory dan fasilitas monitoring, pemahaman terhadap perkembangan regulasi, serta kurangnya fasilitas bongkar dalam melaksanakan pemeriksaan di tiap perusahaan KB.
The expansion of Bounded Zone in Bekasi and the lack of customs and excise officials that occured in Bekasi Medium A Customs and Excise Office (KPPBC TMP A Bekasi) cause the potency of fraud due to the Bounded Zone facility. Therefore, there needs to be supervisory function in order to restrain frauds from the aforementioned facility. This research is aimed to analyze the supervision due to Bounded Zone facility and the confronting obstacles in supervising it under KPPBC TMP A Bekasi. This research is qualitative with descriptive purpose and utilizes in-depth interview and observation. Result of this research leads to the fact that the supervision of Bounded Zone under KPPBC TMP A Bekasi has been implemented well, considered by standards, measurements, comparison of expected results with achieved results, and actions to discovered fraud goes through two phases, which are Risk Management and Post-Clearance Audit. The obstacles faced in the supervision in Bekasi Medium A Customs and Excise Office such as the lack of human resource, IT Inventory avaibility and its monitoring facility, the comprehension of regulation, and unloading facility in executing supervision of every company at the bounded zone. |
S-Isnaini Kharida.pdf :: Unduh