Tema pengelolaan sumber daya laut menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat geografis Indonesia sebagian besarnya terdiri dari wilayah laut dan banyak penduduk menggantungkan hidupnya pada laut. Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang sumber daya kelauatan kerap kali tidak saling beriringan sama lain. Di lain sisi, secara empirik dijumpai juga hukum-hukum lain di luar hukum negara yang beroperasi di dalam suatu wilayah gografis yang sama. Masyarakat di Kepulauan Kei mengenal mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam dengan menggunakan hukum adat. Semua hal, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta upaya pelestarian atas keberlangsungannya telah diatur di dalam hukum adat mereka. Disertasi ini didasarkan pada penelitian socio-legal yang membahas: Pertama, bagaimanakah hukum negara mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara umum; Ke-dua, bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan hukum hukum adat menjadi bagian yang sangat melekat pada masyarakat Kepulauan Kei; Ke-tiga, dalam hal terjadi konflik dan sengketa sumber daya kelautan, dalam konteks apakah mereka memilih menyelesaikan dengan menggunakan hukum adat dan dalam konteks apakah mereka lebih menentukan pilihan menggunakan hukum negara. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, terdapat potensi konflik akibat dari ketumpang-tindihan peraturan perundangan yang memberikan keweangan yang sama antar penegak hukum dari instansi yang berbeda berdasarkan peraturan perundangan yang berbeda; Ke-dua, masyarakat di Kepulauan Kei masih menjalankan sistem pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan di bawah hukum adat Larvul Ngabal sebagai bagian dari sistem norma mereka, dan; Ke-tiga, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memilih menyelesaikan konflik mereka menggunakan hukum adat dan dalam pelaksanaannya cenderung hibrida.
The theme of marine resource management becomes very important to study considering that Indonesia's geography consists mostly of marine areas and many people depend on the sea for their lives. The number of laws and regulations governing marine resources often do not go hand in hand with each other. On the other hand, empirically also found other laws outside of state law operating in the same geographic area. The people of the Kei Islands are familiar with the mechanism for resolving conflicts over natural resources using customary law. All things, including the use of natural and human resources and efforts to preserve their sustainability, have been regulated in their customary law. This dissertation is based on socio-legal research that discusses: First, how state law regulates marine resource management in general; Second, how the management of marine resources based on customary law is a very inherent part of the Kei Archipelago community; Third, in the event of conflicts and disputes over marine resources, in the context of whether they choose to settle using customary law and in the context of whether they prefer to use state law. This study finds that: First, there is a potential conflict as a result of overlapping laws and regulations that provide equal authority between law enforcers from different agencies based on different laws and regulations; Second, the people in the Kei Islands still carry out the system of utilisation and management of marine resources under the customary law of Larvul Ngabal as part of their system of norms, and; Third, it was found that communities tend to choose to resolve their conflicts using customary law and in practice, it tends to be hybrid. |
D-Andreas Maria Damasus Ratuanak.pdf :: Unduh