Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Publik di Tingkat Lokal dalam Kasus Analisis Interaksi Aktor dalam Kebijakan Bus Rapid Transit di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2014. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan politik negara terpusat, sehingga kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Salah satu inovasi dari kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah bus Transjakarta, yang merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Transjakarta yang telah beroperasi sejak 2004 hingga saat ini ternyata masih belum menjadi solusi bagi kemacetan dan masalah tranportasi di DKI Jakarta. Perubahan status lembaga yang menaungi pengelolaan teknis Transjakarta ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun sudah tiga kali mengalami perubahan status hingga tahun 2017 belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan transportasi di DKI Jakarta tahun 1960-1997, tahapan awal dalam perumusan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2004, dan analisis interaksi aktor dalam perubahan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2006-2014. Analisis interaksi aktor didalamnya, termasuk proses konsultasi, pelibatan dan akomodir kepentingan aktor yang mempengaruhi perubahan status BP menjadi BLU Transjakarta. Disamping itu analisa juga dilakukan pada interaksi aktor dalam proses formulasi dan evaluasi alternatif dalam kebijakan BUMD PT Transjakarta.
This study discusses the Politics of Public Policy at Local Level, in the Case of Interaction Analysis of Actors in Bus Rapid Transit Policy in DKI Jakarta in 2004 - 2014. The position of Jakarta as the capital of the state makes Jakarta becomes main central government, economic and political activities, due to that reason congestion can not be avoided. One of the innovations of transportation policy issued by the Government of DKI Jakarta is Transjakarta bus, which is the first Bus Rapid Transit (BRT) transportation system in Southeast. This system has been operating since 2004 ago. Transjakarta, is still not a solution for traffic congestion and transportation problems in Jakarta. Changes in the status of institutions that overshadowed Transjakarta's technical management were not directly proportional to the effectiveness of services perceived by the community. Although it has undergone three status changes until 2017, there id no significant changes have occurred. This research will also discuss about the transportation policy paradigm change in DKI Jakarta in 1960-1997, the initial stage in the formulation of the bus rapid transit policy in DKI Jakarta in 2004, and the analysis of actors interaction in bus rapid transit policy change in DKI Jakarta in 2006-2014. Interaction analysis of actors therein, including consultation process, involvement and accomodation of actors interests that affect the change status of Transjakarta. Besides, the analysis of the interaction betweem the actors in the formulation process and alternative policy evaluation in Regional SOE’s PT Transjakarta. |
T-Annisah Putri.pdf :: Unduh