Infrastruktur merupakan pilar utama dalam penciptaan ekonomi bagi sebuah negara sehingga pembangunannya menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat karakteristik pembangunan infrastruktur yang teknologi tinggi, padat modal dan pengembaliannya yang begitu lama, sehingga kebutuhan akan bantuan luar negeri sebagai penyokong dana dan teknologi menjadi sebuah alternatif.Banyak kasus di beberapa negara atas keberhasilan bantuan luar negeri dalam pembangunan infrastruktur. Namun, tidak sedikit juga yang terbengkalai. Kasus Bandung Urban Railway Transport Development sebagai salah satu proyek infrastruktur yang telah mendapat bantuan dari negara Perancis dalam bentuk pinjaman luar negeri baik dari asistensi dan modal. Pinjaman ini sudah terbengkalai sejak 2010 hingga 2017 dan tidak ada kemajuan yang bisa terlihat dalam proyek.Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi, tata kelola, dan capital sosial untuk melihat bagaimana kemitraan yang antar dua negara telah sampai pada proses tahapan yang memadai. Pengungkapan problematika dalam birokrasi yang menjadi pemeran utama proyek ini dengan menggunakan metodologi kualitatif khususnya wawancara mendalam akan memberikan gambaran bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap dengan bantuan luar negeri yang akan terus dipergunakan sebagai alternatif pembangunan infrastruktur. Terungkap bahwa kepemimpinan, komunikasi antar lembaga, dan persiapan aparatur negara menjadi kunci dalam penyelesaian permasalahan ini.
Infrastructure is one of main pillars in economic creation for a country so its development categorizes important to do. Realizing high technological and capital-intensive as infrastructure development characteristics, the need for foreign aid for source of fund and technology is an option to be approached.Many cases in some countries became success stories of foreign aid in infrastructure development. However, not a few are also neglected. In case of Bandung Urban Railway Transport Development, it is one of the infrastructure projects that have received technical assistance and capital loan from France. Otherwise, the loan has been dormant since 2010 until 2017 and no progress can be seen in the project.The used concept in this research are bureaucracy, governance, and social capital to see how connection in partnerships between two countries have reached the process of adequate stages. The disclosure of the problems in the bureaucracy that lead the project by using qualitative methodologies, especially in-depth interviews will give an idea of how Indonesian government should behave with foreign aid that will continue to be used as an alternative to infrastructure development. It was revealed that leadership, inter-institutional communication, and preparation of state apparatus were key in solving this problem. |
T-Mohammad Ichsan.pdf :: Unduh