Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep presumptive taxation dalam kebijakan PPh atas UMKM di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta merekomendasikan desain tax compliance requirements untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen. Dari analisis evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pajak penghasilan saat ini, yaitu tidak semua wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final untuk peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4.8 miliar adalah UMKM. Di samping itu, masih terdapat gap yang cukup tinggi antara jumlah UMKM dengan jumlah WP yang membayar PPh tarif khusus. Kontribusi setoran PPh Final UMKM terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2016-2022 masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan tiga usulan kebijakan terkait tax compliance requirements yang telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Asas Pemungutan Pajak, yaitu: (i) melakukan tagging “UMKM” pada subjek pajak ketika registrasi NPWP, (ii) meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM serta anak muda di bangku sekolah atas, dan (iii) melakukan edukasi terkait pembukuan sederhana melalui pengembangan aplikasi pembukuan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Lebih lanjut, untuk mendorong perkembangan UMKM melalui konteks hukum pajak yang transformatif dan mendukung mobilitas, maka disarankan agar pemerintah melakukan amandemen perpajakan, salah satunya melalui omnibus law
This study aims to evaluate the implementation of the presumptive taxation concept in the income tax policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, Thailand, and Malaysia, as well as to recommend designing tax compliance requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover. A descriptive qualitative method was conducted using primary data from interviews and secondary data from various literatures and documents. From the policy evaluation analysis, it has been discerned that there exists an inherent flaw in the current income tax system; not all taxpayers employing the Final Income Tax rate for gross turnovers up to IDR 4.8 billion qualify as MSMEs. In other other hand, Indonesia still facing a considerable gap between the number of MSMEs and the number of taxpayers who pay based on final tax rates. The contribution of MSMEs' final income tax payments to national tax revenue in 2016-2022 is still very low. This study recommends three policy proposals related to tax compliance requirements that have considered suitability with the Principle of Tax Collection, namely: (i) tagging "MSME" for taxpayers when registering the Tax Identification Number (TIN), (ii) increasing the socialization of tax obligations for MSMEs and high school students, and (iii) conducting education related to simple bookkeeping through the developing an applications in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) for MSMEs. Furthermore, to advance the growth of MSMEs within a transformative tax legal framework that fosters mobility, we recommend that the government enact tax amendments, one of which should be through the MSMEs-specific omnibus law. |
T-Guntur Herprabangkoro.pdf :: Unduh