Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Organisasi Koperasi Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Spt Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait = Analysis on the Duty Implementation of the Cooperation Organs on Decision No. 88/Pid.B/2013/PN.Spt Pursuant to Law No. 25 of 1992 on Cooperation and Related Legislation
Devita Putri Dewi;
Pulungan, Muhammad Sofyan, supervisor; Nadia Maulisa, examiner; Tanjung, Kurnia Togar Pandopotan, examiner; Bono Budi Priambodo, examiner; Wenny Setiawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)
|
|
Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari para anggota Koperasi Harapan Abadi. Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative which resulted in the decision to change the value of Sisa Hasil Kebun (SHK) obtained by members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the members of the Harapan Abadi cooperative. |
 S-Devita Putri Dewi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 72 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-23-36144706 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920535859 |
