Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sumber pembiayaan untuk pembangunan selama ini bertumpu pada penerimaan pajak. Besarnya ketergantungan terhadap penerimaan di sektor pajak, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan. Permasalahan dalam skripsi ini terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sudah cukup ideal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengampunan pajak terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM. Skripsi ini akan membahas penerapan pengampunan pajak di Indonesia, pembentukan pengampunan pajak yang ideal, pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, pengungkapann secara suka rela, dan hambatan hukum yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak berkurang. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data wawancara. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia tidak ideal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dan pengaruh pengampunan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM mengalami penurunan.
If we look at current condition, Indonesia is one of developing country that still have many developing agenda in several sectors, as education, health, and infrastructure. while the source of financing for the development has been based on tax revenue. So far, the amount of dependence on revenue in tax sector was not aligned with the realization of the achievement of tax revenue targets. One of them is caused by the low participation of the people to pay taxes, especially in UMKM sector. Therefore, in the year of 2016, the government issued tax amnesty policy. Basically, the government through tax amnesty policy seeks to increase taxpayer compliance to get back to the taxation system. The issues in this thesis related to the implementation of the tax amnesty in Indonesia is ideal enough to improve the taxpayer compliance and the effect of tax amnesty on the number of taxpayers of UMKM. This thesis will discuss about the application of tax amnesty in Indonesia, the formation of the ideal tax amnesty, the effect of tax amnesty on compliance of taxpayers of UMKM, voluntary disclosure, and legal barriers that cause the level of taxpayer compliance is reduced. The research methode that used in this thesis writing is normative juridicial research by analyzing library materials and interview data. The results of this research explained that the implementation of tax amnesty in Indonesia is not ideal in improving tha taxpayer compliance in UMKM sector and the effect of tax amnesty in 2016 and 2017 against the number of taxpayers of UMKM agency has decreased. |
S-Hugo Marcus Caesario.pdf :: Unduh