Penerapan Sanksi Dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Terhadap Perkara Pengambilalihan PT Alfa Retailindo, Tbk. Oleh PT Carrefour Indonesia Yang Telah Diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 = The Application of the Legal Sanction under the Government Regulation No. 57 of 2010 in the Case of Acquisition of PT Alfa Retailindo, Tbk. by PT Carrefour Indonesia which has been decided by the KPPU pursuant to Decision No. 09/KPPU-L/2009
Irfan Ghazali;
Anna Maria Tri Anggraini, supervisor; Tri Hayati, examiner; Kurnia Toha, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014)
|
|
Tesis ini membahas mengenai penerapan prosedur akuisisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penulisan ini, adalah mengetahui prosedur akuisisi yang harus ditempuh pelaku usaha untuk melakukan akuisi dan sanksi yang dapat diterapkan dalam hal pelaku usaha yang bersangkutan tidak mematuhinya. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur akuisisi yang saat ini diterapkan Peraturan Pemerintah yang berupa mandatory post merger notification system dirasakan kurang tepat karena sistem tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha. This thesis describe the application of procedure acquisition of companies based on Government Regulation (Peraturan Pemerintah or “PP”) Number 57 Year 2010 on Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Companies which May Cause Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to know share acquisition procedure based on the Government Regulation and sanction to be imposed on the business entity concerned in the event that it fails to obey the procedure. This juridical normative research is qualitative descriptive interpretive. The research shows that mandatory post-merger notification system in the acquisition procedure deemed to be improper thus it may result into a negative impact to business entities and society. |
 T-Irfan Ghazali.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 99 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-51234302 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920536394 |
