|
Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap pelayanan pencatatan perkawinan di Sumatera Barat pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Pelayanan pencatatan perkawinan mempunyai arti penting yang tinggi sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan tersebut dan melakukan berbagai upaya untuk meneruskannya. untuk meningkatkan kualitas layanan ini. Upaya tersebut antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Sejak peraturan ini diundangkan, jumlah pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) meningkat signifikan. Dengan menggunakan desain studi komparatif atau studi kasus silang, penelitian ini berupaya mengetahui layanan pencatatan perkawinan di delapan KUA di Sumatera Barat. Penelitian ini menemukan adanya peningkatan jumlah pernikahan di KUA pada jam kerja. Penerapan besaran biaya berdasarkan peraturan baru ini juga telah dilakukan oleh masing-masing KUA. Berlakunya peraturan ini belum memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di KUA. Sebab, pengelolaan biaya perkawinan lebih banyak dialokasikan untuk honorarium jasa profesi dan transportasi petugas pencatatan perkawinan di luar KUA. Belum ada alokasi perbaikan sarana dan prasarana gedung KUA untuk meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan. |
