Tren berbelanja online sudah menjamur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat bebas membeli apapun dan dari negara manapun. Tentu berpengaruh terhadap aturan sertifikasi produk halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena masih banyak terjadi transaksi barang impor non halal yang dibeli dari penjual luar negeri. Demikian permasalahan tersebut akan ditinjau menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengaturan pengawasan kehalalan produk terhadap keberadaan produk impor, perlindungan dan jaminan hukum untuk masyarakat sebagai konsumen, dan jaminan produk halal untuk masyarakat sebagai konsumen terhadap seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Adapun tujuan dari pada penelitiannya ini adalah untuk memberikan usulan dasar pemikiran penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di Indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa peredaran produk impor dari e-commerce di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim, pengawasan dan penerapan JPH pada UUJPH dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam transaksi lintas batas pada marketplace yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal yang spesifik sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga sertifikasi dan penyampaian informasi halal pada produk luar negeri wajib diterapkan oleh pemerintah dan jajarannya.
The trend of online shopping has mushroomed in Indonesian society, people are free to buy anything and from any country. Of course, this will affect the regulation of halal product certification in Indonesia, where the majority of the population is Muslim because there are still many transactions of non-halal imported goods purchased from foreign sellers. Thus, these problems will be reviewed using several problem formulations, namely the regulation of product halal supervision on the existence of imported products, legal protection and guarantees for the community as consumers, and halal product guarantees for the community as consumers against cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al- Maslahah and Public Interest Theory. The purpose of this research is to provide a proposed rationale for the application of mandatory halal product certification regulations for cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al-Maslahah and Public Interest Theory. To achieve this goal, the author uses a type of normative research with a conceptual approach. As for after the research, it was found that the circulation of imported products from e-commerce in the community as a free trade effect does not always have a positive impact on society, especially for Muslim consumers, the supervision and application of JPH on UUJPH is felt to be unable to be used optimally in cross-border transactions on the marketplace. which is caused by the absence of government regulations from the Act as a form of implementing regulation of specific halal product guarantees while current needs indicate that the halal product assurance agency requires regulations that bind the parties involved in it as well as certification and delivery of information Halal on foreign products must be implemented by the government and its staff. |
T-Ibnu Iyadh.pdf :: Unduh