Latar belakang penelitian ini adanya peningkatan prevalensi penyalahguna narkotika selama pandemi Covid-19 dari 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021 dan masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai standar (155 lokasi). Adanya pandemi mengakibatkan perubahan pemberian layanan ke arah digitalisasi yaitu diperkenalkannya rehabilitasi berbasis bauran untuk meningkatkan akses klien terhadap layanan rehabilitasi. Namun belum ada studi mengenai bagaimana efektivitas rehabilitasi berbasis bauran dalam mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu penyalahguna menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial diantaranya dengan meningkatkan kualitas hidup klien. Tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis a) efektivitas kebijakan layanan rehabilitasi berbasis bauran, b) implementasi kebijakan dengan SWOT, c) peran pemangku kepentingan. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan menggali informasi data primer dengan wawancara kepada Direktur Rehabilitasi BNN, klien dan keluarga penerima layanan rehabilitasi, penanggung jawab klinik rehabilitasi di wilayah DKI Jakarta (BNN, Dinas Kesehatan, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat). Sedangkan data sekunder didapatkan dari analisis terhadap data laporan di lapangan dan penelitian terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis bauran efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyalahguna narkotika karena terjadi peningkatan skor WHOQoL-BREF di 4 domain (fisik, psikologis, hubungan sosial, lingkungan) selama awal dan akhir masa rehabilitasi. Skor WHOQoL BREF diukur saat klien masuk layanan dan diulangi setelah selesai menjalani layanan. Klien juga merasa bahwa keyakinan untuk pulih, kepercayaan dirinya meningkat, dan dimudahkan dalam mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat hasilnya sangat baik (>3,26), alur layanan sesuai dengan pedoman, dan terdapat SDM yang kompeten dalam melakukan layanan rehabilitasi berbasis bauran. Implementasi berdasarkan SWOT menunjukkan optimalisasi layanan dengan mengadopsi rehabilitasi berbasis bauran menjadi modalitas layanan ke klien serta perlunya sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai keberadaan layanan ini. Diperlukan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung keberhasilan kebijakan rehabilitasi bauran antara lain pemerintah, masyarakat sipil/ LSM/ organisasi profesi, sektor swasta, akademisi, media, dan klien beserta keluarga sebagai penerima layanan.
The background to this research is an increase in the prevalence of narcotics abusers during the Covid-19 pandemic from 1.8% to 1.95% in 2021. Moreover there are still limited rehabilitation facilities that meet standards (155 locations). The pandemic has resulted in changes in service delivery towards digitalization, such as the introduction of hybrid narcotics rehabilitation to increase client access to rehabilitation services. However, there have been no studies regarding the effectiveness of hybrid rehabilitation in achieving rehabilitation goals, namely improving the client's quality of life. The objectives of this research include analyzing a) the effectiveness of hybrid rehabilitation policy, b) implementation using SWOT, c) the role of stakeholders. The research method is descriptive qualitative by exploring primary data information by deep interviewing the BNN Rehabilitation Director, clients and families receiving rehabilitation services, and those in charge of narcotics rehabilitation clinics in the DKI Jakarta area (BNN, Health Service, Private Rehabilitation Institutions). Meanwhile, secondary data is obtained from analysis of field report data and related research. The research results show that hybrid rehabilitation increase in WHOQoL scores in 4 domains (physical, psychological, social relations, environment) during the beginning and end of the rehabilitation period. Clients feel that their self confident increases and easier to access rehabilitation services. Beside that, customer satisfaction index is very good (>3.26), the service flow is in accordance with guidelines, there are competent human resources in providing hybrid narcotics rehabilitation services. Implementation based on SWOT shows the optimization of hybrid rehabilitation services by adopting it as a service modality for clients and the need for massive outreach to stakeholders and the wider community regarding the existence of this service. Collaboration and clear roles are needed between stakeholders involved in supporting the success of mixed rehabilitation policies, including government, civil society/NGOs/professional organizations, the private sector, academics, media, and clients and their families as service recipients. |
T-Andriani Mutia Diah Pratiwi.pdf :: Unduh