Dalam rangka melanjutkan proyek pembangunan PLTU, PT DZ Indonesia mengalami kondisi luar biasa yang mendorong perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang ada, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi pinjaman afiliasi yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penting juga untuk mengetahui hambatan penerapan dan juga sehubungan dengan transfer pricing documentation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, transaksi afiliasi berupa bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis kebutuhan pinjaman yang dinyatakan bahwa pinjaman afiliasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu dari analisis kewajaran nilai pinjaman dan realistically option available dapat disimpulkan bahwa pinjaman afiliasi ini masih sesuai dengan ketentuan DER dan opsi pinjaman yang ada. Dalam penerapan prinsip PKKU, suku bunga pinjaman 11% juga dinilai masih dalam batas wajar menurut penerapan metode CUP dengan menggunakan database komersial dan credit risk rating. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan prinsip tersebut dan implementasinya ke dalam TP Doc, PT DZ Indonesia diketahui kesulitan dalam mencari data pembanding dengan karakteristik yang sebanding dengan perusahaan. Dalam hal ini, PT DZ Indonesia kesulitan menentukan comparable companies yang mengalami kondisi extraordinary atau luar biasa.
In the context of continuing the construction project of a Power Plant, PT DZ Indonesia faced extraordinary conditions that prompted the company to seek a loan from a party with a special relationship. However, in accordance with existing regulations, transactions influenced by special relationships must adhere to the ALP. Therefore, the research aims to analyze whether the affiliated loan transactions carried out by PT DZ Indonesia comply with the ALP. Additionally, it is important to understand the obstacles to implementation, particularly regarding transfer pricing documentation. This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews. Based on the conducted research, the affiliated transaction involving loan interest undertaken by PT DZ Indonesia is found to be in accordance with the arm's length principle. This is substantiated through an analysis of the loan's necessity, indicating that the affiliated loan is crucial for the company. Furthermore, an analysis of the fairness of the loan value and realistically available options concludes that the affiliated loan still complies with the company's DER requirements and the available loan options. In the application of the ALP, the loan interest rate of 11% is deemed reasonable according to the CUP method using commercial databases and credit risk ratings. Additionally, it is evident that in applying this principle and incorporating it into the TP Doc, PT DZ Indonesia faces difficulties in finding comparable data with characteristics similar to the company. In this regard, PT DZ Indonesia struggles to determine comparable companies experiencing extraordinary or exceptional conditions. |
S-Dzulfan Hidayat.pdf :: Unduh