Tinjauan Yuridis Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Listrik Rumah Tangga = Juridical Review of Value Added Tax Exemption for Household Electricity
Faiz Rabbani Suryadi;
Hari Prasetiyo, supervisor; Fitriani, examiner; Yuli Indrawati, examiner; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
|
Tulisan ini membahas mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap listrik rumah tangga. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelusuran atau pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, studi pustaka dan untuk menunjang hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap narasumber terkait. Listrik merupakan sumber energi yang menjadi kebutuhan orang banyak sehingga mendapatkan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak. Bahkan pemerintah tidak hanya memberlakukan pembebasan PPN terhadap listrik, tetapi juga memberikan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik. Pemerintah memberikan pembebasan PPN yang disertai dengan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik bertujuan agar terjadinya pemerataan terhadap akses energi listrik dengan harga yang terjangkau sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama dalam mengakses energi listrik. Pemerintah juga masih memberikan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak terhadap listrik non subsidi. Hal tersebut bertujuan agar beralihnya masyarakat kepada rentang daya listrik yang lebih tinggi untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi. This research discusses the exemption from Value Added Tax (VAT) on household electricity. This article was prepared using juridical-normative research methods by conducting searches or approaches to Legislative Regulations, literature studies and to support this, interviews with relevant sources were conducted. Electricity is an energy source that many people need, so they get tax incentives in the form of exemption facilities from taxation. In fact, the government not only imposes VAT exemption on electricity, but also provides subsidies and compensation for electrical energy. The government provides VAT exemptions accompanied by subsidies and compensation for electrical energy with the aim of equalizing access to electrical energy at affordable prices so that all Indonesian people have equal access to electrical energy. The government also still provides tax incentives in the form of exemption facilities from taxation on non-subsidized electricity. This aims to shift society to a higher electric power range to help the government reduce the subsidy burden. |
 S-Faiz Rabbani Suryadi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 80 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-24-34967085 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920540309 |
