Program Tax Amnesty pada dasarnya merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk pengungkapan harta kekayaan Wajib Pajak secara sukarela untuk membayar pajak (voluntary tax compliance). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan data dan informasi yang berasal dari pengungkapan kekayaan melalui program Tax Amnesty dapat digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak dan keberlakuannya apabila dijadikan dasar untuk kasus tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data dan informasi yang berasal dari pengungkapan harta kekayaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak jelas tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan pengungkapan tersebut dilakukan secara sukarela (voluntary) dan untuk kepentingan negara. Penggunaan informasi yang bersifat voluntary tersebut dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak dapat melanggar prinsip non-self incrimination. Selain itu, apabila melihat pada kasus Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr., Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA) pada dasarnya dipergunakan untuk mengundang para pihak untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan harta kekayaan karena Pasal 20 UU TA berkaitan dengan asas rekonsiliasi yang merupakan bagian bentuk trust dari Wajib Pajak untuk melaporkan harta kekayaannya. Maka itu tidak boleh sebenarnya proses rekonsiliasi dijadikan dasar dalam penyidikan karena apabila dijadikan satu-satunya bukti untuk menarik perbuatan pidana tindak pencucian uang, maka akan melanggar asas seseorang tidak boleh dihukum atas keterangannya sendiri.
The Tax Amnesty program is basically a tool provided by the government for the voluntary disclosure of taxpayers' assets to pay taxes (voluntary tax compliance). The purpose of this research is to determine whether the use of data and information originating from wealth disclosure through the Tax Amnesty program can be used in the process of investigating, inquiring and/or criminally prosecuting taxpayers and its validity if used as the basis for a criminal case of money laundering by authorities. law enforcer. The research method used in this research is normative juridical research, a legal research approach carried out by analyzing library materials or secondary data. The results of this research indicate that the use of data and information originating from the disclosure of assets in the process of investigation, inquiry and/or criminal prosecution of Taxpayers is clearly not feasible. This is because the disclosure is carried out voluntarily and is in the interests of the state. The use of voluntary information in the process of inquiry, inquiry and/or criminal prosecution of Taxpayers may violate the principle of non-self incrimination. Apart from that, if we look at the case of North Jakarta Court Decision Number 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr., Article 20 of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty (UU TA) is basically used to invite parties to report and/or disclose assets because Article 20 of the TA Law is related to the principle of reconciliation which is part of the form of trust of the Mandatory Tax to report his assets. Therefore, the reconciliation process cannot actually be used as the basis for an investigation because if it is used as the only evidence to attract criminal acts of money laundering, it will violate the principle that a person should not be punished based on his own statement. |
T-Feynita Susilo.pdf :: Unduh