Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) = The Binding Strength of a Deed of Peace (Acte van Dading) Made Outside the Court Which Contents are Different From a Legally Binding Decision (In Kracht van Gewijsde)
Dhimas Haris Anggara Mukti;
Akhmad Budi Cahyono, supervisor; Abdul Salam, examiner; Endah Hartati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum akta perdamaian (acte van dading) yang dibuat diluar pengadilan yang isinya berbeda dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian pustaka, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk bawah tangan maupun akta authentiek, yang akan memiliki kekuatan bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukan gugatan. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah adanya putusan pengadilan di tingkat pertama diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukannya ke hakim pemeriksa perkara di tingkat upaya hukum. This thesis discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research method used to write this thesis is by using normative juridical and literature review approaches, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the parties who make it and apply as law to end a case. who is dependent. The legal force of a peace agreement made outside of court is recognized by law and can be stated in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by filing a lawsuit. The legal force of a peace agreement made after a court decision at the first instance is recognized by law and can be included in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by submitting it to the case examining judge at the legal remedy level. |
T-Dhimas Haris Anggara Mukti.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 116 pages ; illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-pdf | 15-24-83270688 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920540711 |