Eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Upaya Restitusi dalam Disparitas Hukum pada Kasus Trading Binary Option = The Existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 as an Effort of Restitution in Legal Disparities in Binary Options Trading Cases
Ariesta Rizky Racmania Hs;
Febby Mutiara Nelson, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Arman Nefi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
|
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai upaya restitusi dalam disparitas hukum pada kasus trading binary option. Permasalahan yang diangkat adalah ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban trading binary option. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi korban trading binary option untuk mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi Perma tersebut, seperti kompleksitas proses pengajuan restitusi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menggambarkan pentingnya eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memperbaiki disparitas hukum yang terjadi dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban trading binary option. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme pengajuan restitusi guna mengatasi kendala praktis yang masih ada. This study examines the existence of Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2022 as an effort to provide restitution in addressing legal disparities in binary options trading cases. The focal point of this research is the inherent imbalance in legal protection for victims of binary options trading. The objective of this study is to analyze the role of Perma No. 1 of 2022 in addressing this issue. The research methodology employed is normative legal research with a legislative and document analysis approach. The findings reveal that Perma No. 1 of 2022 establishes a legal framework for victims of binary options trading to file restitution claims in court. However, the study also identifies several challenges in the implementation of this regulation, such as the complexity of the restitution application process. Consequently, this research contributes to the understanding of the significance of the existence of Perma No. 1 of 2022 in rectifying legal disparities and enhancing legal protection for victims of binary options trading. Nonetheless, the study also underscores the need for improvements in the restitution application mechanism to address prevailing practical challenges. |
 T-Ariesta Rizky Racmania Hs.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 165 pages ; illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-24-05758698 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920540736 |
