KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.
KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations. |
T-Salsabila.pdf :: Unduh