Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.
Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision. |
T-Setya Ranni.pdf :: Unduh