Pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di berbagai belahan dunia, perkembangan transportasi publik yang berkelanjutan mulai menjadi perhatian. Sayangnya, pembangunan di Kota Depok belum mendapat perhatian yang serius, terutama dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Studi ini membahas ketidakmampuan Pemkot Depok dalam menjalankan proses politik yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat membuat pengelolaan transportasi berbasis jalan di Kota Depok tidak berjalan baik. Proyek BRT dan JRC diambil sebagai studi kasus, karena menjadi salah satu upaya Pemkot Depok mengatasi masalah transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di wilayahnya. Riset ini bertujuan menilai kondisi transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di Kota Depok, mengevaluasi proses politik lingkungan implementasi konsep Green City dalam proyek BRT dan JRC di Kota Depok, dan mengevaluasi stretegi dalam kebijakan BRT dan JRC menurut konsep Green City di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berupa analisis deskriptif studi kebijakan dan analisis deskriptif studi tematik. Hasil riset menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah memiliki angkot, BRT, dan JRC sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, tetapi ketiganya belum memenuhi indikator sebagai transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan. Proses politik perumusan proyek BRT dan JRC juga belum terjadi sesuai dengan konsep Green City dan politik lingkungan, yaitu melakukan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Kebijakan BRT dan JRC yang dilakukan Pemkot Depok sebagai strategi dalam mewujudkan transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok. Pemkot Depok gagal dalam melakukan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan sesuai dengan tahapan menjalin partnership agar masalah dapat dipetakan dengan lebih fokus dan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan dapat tepat sasaran.
The development of sustainable public transportation is important to overcome environmental problems. In various parts of the world, the development of sustainable public transportation has begun to become a concern. Unfortunately, the development in Depok City has not received serious attention, especially from the government as a policy maker. This study discusses the inability of the Depok City Government to carry out a political process that is in favor of the environment and people's welfare, which has resulted in the management of road-based transportation in Depok City not working well. The BRT and JRC projects were taken as case study, because they are one of the Depok City Government's efforts to address the problem of road-based sustainable public transportation in the region. This research aims to assess the condition of road-based sustainable public transportation in Depok City, evaluate the environmental political process of implementing the Green City concept in the BRT and JRC projects in Depok City, and evaluate strategies in BRT and JRC policies according to the Green City concept in Depok City. The method used is a qualitative method, in the form of descriptive learning policy analysis and thematic descriptive learning analysis. The results of the study show that the City of Depok currently has public transportation, BRT, and JRC as road-based public transportation modes, but these three do not meet the indicators of road-based sustainable public transportation. The political process of formulating BRT and JRC projects has also not been carried out in accordance with the concept of Green City and environmental politics, namely promoting the use of road-based sustainable transportation. The benefits of the BRT and JRC policies implemented by the Depok City Government as a strategy in realizing road-based public transportation have not been felt by the people of Depok City. The Depok City Government failed to collaborate in formulating a road-based sustainable transportation policy. Therefore, strategic policies are needed that are in accordance with the stages of building partnerships so that problems can be mapped with more focus and road-based sustainable transportation policies can be right on target. |
T-Pulina Nityakanti Pramesi.pdf :: Unduh