Responsibilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Hibah Yang Mengakibatkan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019) = Responsibility of Land Deed Officials Regarding Grant Deeds Which Result in Civil Cases (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)
Audilia Hany Azura;
Milly Karmila Sareal, supervisor; Theresia Dyah Wirastri, supervisor; Winanto Wiryomartani, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
|
Salah satu bentuk akta yang berhubungan dengan tanah yang juga diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta hibah. Sesuai Pasal 1682 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa dilakukannya pembuatan dari akta hibah harus di depan pejabat yang mempunyai wewenang terkait hal tersebut. Peran serta fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah memberikan adanya jaminan kepastian, ketertiban, serta adanya perlindungan hukum dengan suatu alat bukti hukum tertulis yang mempunyai sifat autentik. Bahwa segala sesuatu yang termuat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berasal dari teori-teori maupun ketentuan-ketentuan pasal yang mampu dibuktikan kebenarannya, dapat dipercaya serta dapat dijadikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak dengan berbagai latar belakang permasalahan. Maka dari itu peran dari PPAT pada pembuatan akta menjadi sesuatu yang krusial dan jika terdapat suatu penyimpangan akan hal tersebut seperti adanya kesalahan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain akan mengakibatkan adanya suatu sengketa dimana akan terjadi kerugian oleh salah satu pihaknya baik pihak pada perjanjian ataupun luar perjanjian. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (1) konsekuensi hukum PPAT terhadap adanya indikasi permufakatan jahat dalam pembuatan akta hibah; (2) pengaturan perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pemberian hibah kepada orang lain. Untuk menjawab permasalahan-permasalah tersebut, penelitian ini mempergunakan metode studi doctrinal dengan studi bersifat analisis. Data yang digunakan yakni berbentuk data sekunder. Hasil analisis (1) Sanksi terhadap Notaris/PPAT dilaksanakan secara bertingkat selaras terhadap kebijakan melalui Pasal 85 UUJN yakni mulai dari teguran lisan hingga adanya pemberhentian secara tidak hormat; (2) Perlindungan hukum bagi ahli waris akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT akan jadi batal demi hukum, tidak sah serta menjadi tidak berkekuatan hukum. One form of deed relating to land which is also issued by the Land Deed Making Officer (PPAT) is a grant deed. In accordance with Article 1682 of the Civil Code which explains that the making of a gift deed must be carried out in front of an official who has authority regarding this matter. As stated in Article 1682 of the Civil Code which explains that the making of a gift deed must be done in front of an official who has authority regarding this matter. The role and function of the Land Deed Drafting Officer (PPAT) is to provide guarantees of certainty, order, and legal protection with written legal evidence that is authentic. That everything contained and determined by the Land Deed Making Official (PPAT) comes from theories and provisions of articles which can be proven to be true, can be trusted and can be used as legal protection for parties with various problem backgrounds. Therefore, the role of PPAT in making deeds is crucial and if there is a deviation from this, such as errors, mistakes, fraud, etc., it will result in a dispute in which there will be losses for one of the parties, both parties to the agreement or outside the agreement. The issues that will be raised in this research are regarding (1) the legal consequences of PPAT regarding indications of malicious conspiracy in making grant deeds; (2) legal protection arrangements for heirs against giving gifts to other people. To answer these problems, this research uses a doctrinal study method with an analytical study. The data used is in the form of secondary data. Results of the analysis (1) Sanctions against Notaries/PPATs are implemented in stages in line with policy in Article 85 UUJN, starting from verbal warnings to dishonorable dismissal; (2) Legal protection for heirs as a result of acts of legal resistance carried out by the Notary/PPAT will be null and void, invalid and have no legal force.> |
 T-Audilia Hany Azura.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 73 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-24-60677642 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920541629 |
