Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Kasus Penipuan Dokumen Letter of Credit (Studi Kasus: Letter of Credit Fiktif PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk)
Fadilla Octaviani;
Yunus Husein, supervisor; Aad Rusyad Nurdin, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
|
|
Metode pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi ini dinilai aman oleh penggunanya karena melibatkan perbankan. Untuk dapat memperoleh pembayaran dari pembukaan L/C yang diajukan oleh applicant (iroportir/pembeli), beneficiary (eksportir/penjual) harus mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh applicant kepada bank. Menurut UCP 500 dan/atau UCP 600, apabila bank sudah menerima dokumen yang lengkap dari beneficiary maka ia berhak atas pembayaran. Namun pada kasus penipuan dokumen L/C fiktif BNI, beneficiary menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pembayaran L/C dari BNI dengan bekerja sama dengan oknum-oknum di BNI. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penipuan dokumen dalam transaksi L/C. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, penipuan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Selain itu, terdapat doktrin dari putusan-putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa penipuan merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan merupakan salah satu alasan untuk bank melakukan penolakan pembayaran. Thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang menghasilkan penelitian preskriptif analitis. Payment method using Letter of Credit (L/C) often used on the international trading transaction. This transaction is verified to be secure by the users bacause it involving banks. For claiming the payment from the L/C opening which issued by the applicant (importer/buyer), beneficiary (exporter/seller) should convey required documents by the applicant to the bank. According to the UCP 500 and/or UCP 600, if the bank has received complete documents from beneficiary, they have the rights of the payment. But in case of fictive BNI Lie document fraudulent, beneficiary using fake document to obtain payment from BNI by cooperating with people in BNI. In this case, Indonesia does not have the specific regulations which regulate about fraudulent document in LlC transaction yet. Meanwhile, according to Indonesia civil law, fraud may cause agreement annulment. Besides, there are doctrines from the international yurisdiction state that fraud is one of the excuse to the independence principle and is one of the reason for the bank to decline the payment. This thesis is a juridicial-normative research, with prescriptive type in which created prescriptive-analysis research. |
 T-Fadilla Octaviani.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 99 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-24-78694425 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920541880 |
