Abstract
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anggota Polri yang terlibat masalah, mulai dari pelanggaran disiplin kepolisian, pelanggaran kode etik, hingga terlibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji penanganan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang bermasalah; 2) merancang model penanganan SDM Polri yang bermasalah yang lebih efektif; 3) merancang model pembinaan SDM Polri yang bermasalah agar dapat meningkatkan profesionalisme kinerja Polri sesuai dengan nilai-nilai organisasi Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, Focus Group Discussion(FGD), dan analisis dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan disebelas Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran personel masih banyak terjadi,terutama untuk pelanggaran disiplin sebanyak 1.366 kasus, etik 435 kasus, dan pidana 172 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi instrumen penanganan SDM Polri yang bermasalah yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Karena itu, perlu dilakukan empat hal. Pertama, mengevaluasi pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yang menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan untuk suatu jenis pelanggaran tertentu. Kedua, mendesain ulang implementasi kebijakan penanganan personel Polri yang bermasalah, dengan memperhatikan variabel (sosialisasi peraturan, sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, pengaturan birokrasi, intensif, dan struktur birokrasi/organisasi). Ketiga, mendesain implementasi kebijakan pembinaan personel Polri yang bermasalah dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur Pembinaan/Pengendalian dan Rehabilitasi/Pemulihan Personel Polri yang bermasalah. Keempat, agar pola pengendaliannya terintegrasi, simultan dan terukur, pelaksanaan pengendalian dan rehabilitasi/pemulihan personel Polri yang bermasalah dilaksanakan oleh satuunit organisasi (Bag Rehabilitasi Divpropam Polri.
......It cannot be denied that there are still many Polri members who are involved in problems, ranging from violations of police discipline, violations of the code of ethics, to involvement in criminal acts. This study aims to 1) examine the handling and development of problematic Polri Human Resources; 2) designing a more effective model for handling problematic Polri HR; 3) designing problematic Polri HR development models in order to improve the professionalism of Polri's performance in accordance with Polri's organizational values. This study used a qualitative approach with in-depth interview techniques, Focus Group Discussion (FGD), and document analysis related to research problems. The research was conducted at eleven Regional Police (Polda) in Indonesia. The results show that there are still many personnel violations, especially for disciplinary violations totaling 1,366 cases, ethics 435 cases, and criminal 172 cases. This indicates that the implementation of problematic instruments for handling problematic Polri human resources so far has not been effective. Therefore, four things need to be done. First, evaluating the article in Government Regulation Number 2 of2003, which describes in detail the types of sanctions imposed for a certain type of violation. Second,51 Jurnal Litbang Polri Edisi Januari 2021 redesigning the implementation of policies for handling problematic Polri personnel, by taking into account variables (socialization of regulations, human resources, authority, facilities, bureaucratic regulation, intensive, and bureaucratic / organizational structures). Third, designing the implementation of policies for the development of problematic Police personnel in the form of a Police Regulation (Perpol) which regulates the Development / Control and Rehabilitation / Recovery of Troubled Police Personnel. Fourth, in order for the control pattern to be integrated, simultaneous and measurable, the implementation of control and rehabilitation / recovery of problematic Polri personnel is carried out by one organizational unit (Divpropam Polri Rehabilitation Bag).
