Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Suap Swasta sebagai Upaya Memberantas Pengaturan Skor dalam Ranah Persepakbolaan Nasional = Strengthening Indonesias Private Bribery Laws in an Effort to Eliminate Match Fixing in National Football Environment
Daniel Septianus;
Topo Santoso, supervisor; Naibaho, Nathalina, examiner; Gandjar Laksmana Bonaprapta, examiner; Ahmad Ghozi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
Sepak bola merupakan sebuah jenis olahraga yang memiliki tingkat popularitas tinggi di dunia. Popularitas tersebut membuat sepak bola digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan merekatkan tali kekeluargaan. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan arus globalisasi, sepak bola perlahan menjadi sebuah industri. Sepak bola sebagai sebuah industri sangat erat dengan keuntungan finansial besar yang membuat banyak pihak tertarik mendapatkannya melalui berbagai cara, termasuk pengaturan skor. Praktik pengaturan skor, utamanya di sepak bola Indonesia, sudah sangat sering terjadi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya penyuapan. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap para pelaku pengaturan skor masih sangat minim. Padahal, Indonesia setidaknya memiliki UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap untuk menjerat para pelaku pengaturan skor. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya benturan di antara Sport Law dengan State Law. Football is a sport that has a high level of popularity in the world. This popularity has made football used by the society to get entertainment and strengthen family relationships. In addition, along with the times marked by globalization, football is slowly becoming an industry. Football as an industry is closely related to large financial benefits that make many people interested in getting it through various ways, including match-fixing. The practice of match-fixing, especially in Indonesian football, has very often occurred which is carried out in various forms, such as bribery. However, law enforcement against the perpetrators of match-fixing is still very minimal. In fact, Indonesia at least has Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery to ensnare the perpetrators of match-fixing. There are various factors that cause this, one of which is the clash between Sport Law and State Law. In this paper, The Author tries to give a way out and a bright spot for law enforcers to ensnare match-fixers in Indonesian football, mainly using the provisions in Law Number 11 of 1980. |
S-Daniel Septianus.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LIbUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xviii, 165 pages : illustration |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S-pdf | 14-24-38475653 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920543561 |