Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Lembaga Kursus dan Pelatihan Dalam Jaringan Atas Pemberhentian Operasional Perusahaan = Legal protection for Consumers of Online Courses and Training Institutions Over the Termination of Company Operations
Setio Aryasuta Priono;
Pulungan, Mohammad Sofyan, supervisor; Ayu Galuh Anggraini, supervisor; Zahrashafa Putri Mahardika, examiner; Wenny Setiawati, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)
|
|
Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan penyelenggaraan, pengaturan pelindungan konsumen, dan peran pemerintah pada sektor pendidikan nonformal khususnya kursus dan pelatihan daring. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berperan dalam memberikan keterampilan praktis, pengetahuan khusus, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi pendidikan (educational technology) semakin pesat. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi peserta didik. Kemendikbud bertanggung jawab atas pengawasan seluruh pendidikan nonformal, namun dalam praktiknya tidak demikian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan pelindungan hukum terhadap peserta didik sebagaikonsumen lembaga pendidikan kursus dan pelatihan daring. This paper analyses the implementation arrangements, consumer protection arrangements, and the role of the government in the non-formal education sector, especially online courses and training. This paper is prepared using doctrinal research method. Non-formal education is an education path outside formal education that is structured and tiered. Non-formal education plays a role in providing practical skills, specialised knowledge, and training relevant to the needs of individuals and society. In today's digital era, the development of educational technology is accelerating. This technology can be utilised to create more interactive, interesting and effective learning methods for learners. The Ministry of Education and Culture is responsible for the supervision of all non-formal education, but in practice this is not the case. This creates uncertainty over the legal protection of learners as consumers of online courses and training institutions. |
 S-Setio Aryasuta Priono.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 96 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-24-20381992 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920549710 |
