Abstract
Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI .
