Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memproblematisasi konsep mimikri Ling sebagai konsep kontemporer dalam paradigma poskolonialisme. Dalam melakukan problematisasi tersebut, penelitian ini mengadaptasi cara pandang Lakatosian: Konsep harus sesuai dengan hard core dari paradigma. Hard core dalam paradigma poskolonialisme, menurut penelitian ini, diterjemahkan ke dalam seperangkat internal virtue yang digali dengan cara melihat bagaimana pemikir poskolonial terdahulu mengungkapkan penindasan. Internal virtue adalah "kebajikan internal" yang harus hadir ketika mengungkap penindasan poskolonial yang terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi pengarahan (penindasan terjadi akibat timpangnya kuasa antara negara Barat dan negara/masyarakat poskolonial) dan fungsi metode (cara mengungkapkan penindasan dilihat berdasarkan ontologinya). Penindasan harus dilihat berdasarkan sifat jamak (multi-situs, multi- aktor, dan multi-linear), iteratif, dan reflektif. Tesis ini melihat Indonesia dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai contoh kasus. Melalui contoh tersebut, tesis ini melihat bahwa konsep mimikri Ling memang melihat keterpautan aktor dalam penindasan, tetapi tidak melihat keterpautan situs dan linearitas penindasan. Sebagai respons, tesis ini mengembangkan konsep dengan melihat keterpautan penindasan berdasarkan dimensi spasialitas, yakni keterpautan tempat, dan dimensi temporalitas, yakni keterpautan waktu. Dengan melihat kedua dimensi tersebut, konsep mimikri Ling bisa memberikan pemahaman lebih baik mengenai keterpautan penindasan.
......This research seeks to problematise Ling's mimicry concept as a contemporary postcolonial concept. In doing so, this thesis adapts a Lakatosian view on the coherence of a paradigm: A concept must not violate the hard core of the paradigm to which it belongs. Postcolonial hard core, this thesis asserts, is translated into a set of internal virtues, which are not readily available and have to be excavated by this thesis. Internal virtue consists of two functions: (1) direction, to understand that oppression is due to a power play between the West and the postcolonial world and (2) method, to scrutinise important aspects of oppression. Oppression must be seen on the basis of three characteristics: multiplicity (multi-site, multi-actor, and multi-linear), iteration, and reflectivity. To demonstrate the shortcomings of Ling's mimicry, this thesis seeks to understand Indonesia and the UN Human Rights Council. This thesis finds that Ling's mimicry does indeed take into account the interconnected dynamics of actors within a structure of oppression; however, the interconnectedness of sites and linearities does not concern it. As a response, this thesis reconfigures the concept in line with spatiality and temporality dimensions. Spatiality concerns the multiple and interconnected spaces of oppressions while temporality concerns the chronology and causality of oppressions. Such a reconfiguration enables postcolonial scholars to understand interconnected oppressions better.
