Abstract
Fenomena ketimpangan pemenuhan hak-hak fundamental anak luar kawin akibat ketiadaan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya di Indonesia menjadi perhatian yang serius. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak luar kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi Putusan Nomor: 109/PDT/2022/PT BTN. Pengaturan mengenai anak luar kawin yang tersebar dalam berbagai regulasi, termasuk KUHPerdata dan UU Perkawinan, bertujuan melindungi institusi perkawinan, tetapi justru menciptakan ketimpangan terhadap pemenuhan hak anak luar kawin. Permasalahan ini harus dilihat dari perspektif berbeda, yaitu bahwa tindakan penyangkalan anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian. Pengakuan dan perlindungan hak anak luar kawin dapat diperjuangkan dengan melihat tindakan penyangkalan anak luar kawin sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini memperkuat urgensi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak luar kawin.
......The inequality in fulfilling the fundamental rights of children born out of wedlock due to the lack of civil relations with their biological fathers in Indonesia is a significant issue. Such children only have legal ties to their mothers, while biological fathers bear no legal obligation for their care. This study uses a normative juridical approach to analyze legislation and the case study of Decision Number: 109/PDT/2022/PT BTN. Existing laws, including the Civil Code and the Marriage Law, aim to uphold the institution of marriage but inadvertently create disparities in the rights of children born out of wedlock. The denial of these children can be categorized as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code, which requires the presence of an unlawful act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss. Recognizing and protecting their rights necessitates viewing such denial as unlawful, as it violates both written law and societal norms of decency and propriety. This highlights the need for equitable law enforcement to ensure the recognition and fulfillment of the rights of children born out of wedlock.
