Abstrak
Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta semakin mendesak seiring meningkatnya volume sampah dan keterbatasan kapasitas layanan yang tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan kenaikan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kenaikan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mulai dari latar belakang kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta kendala dalam pelaksanaannya. Paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivisme. Paradigma yang digunakan adalah paradigma post positivisme. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Grindle, yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Ditemukan kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan, seperti tantangan dalam pemenuhan penerimaan retribusi, serta menurunnya tingkat kepatuhan wajib retribusi yang terlihat dari adanya peningkatan piutang setelah adanya penyesuaian tarif. Masih ditemukan kendala dalam proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan sarana pendukung, kompleksitas dalam menjangkau sektor informal seperti pedagang kaki lima, serta tantangan sosialisasi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dari sumbernya. Pemerintah daerah merespons dengan mengalokasikan tambahan pembiayaan melalui APBD dan Dana Keistimewaan. Respons wajib retribusi menunjukkan variasi dalam penerimaan terhadap kebijakan, yang dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap perubahan layanan dan beban biaya yang dirasakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dengan sinergi antar aktor pelaksana, kepatuhan masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Strategi kolaboratif dan penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dengan arah tujuan secara berkelanjutan.
......The issue of waste management in Yogyakarta City has become increasingly urgent due to the rising volume of waste and the limited capacity of available services. To address this issue, the Yogyakarta City Government implemented a policy to increase waste management service fees through Regional Regulation Number 10 of 2023. This study aims to analyze the implementation of the policy on increasing waste management service fees, focusing on the policy?s background, field implementation, and challenges faced during execution. The study adopts a post-positivisme paradigm and descriptive qualitative approach was used, applying Grindle's policy implementation theory, which includes two dimensions: policy content and implementation context. Data were collected through in-depth interviews, observation, and literature studies. The findings indicate that implementation has encountered various dynamics. A gap was found between policy expectations and field realities, such as challenges in achieving retribution revenue targets, and a decline in taxpayer compliance, as evidenced by increased arrears following the tariff adjustment. Challenges in the implementation process include limited supporting infrastructure, difficulties in reaching the informal sector such as street vendors, and issues in public outreach related to community participation in waste management at the source. The local government has responded by allocating additional funding through the Regional Budget (APBD) and the Special Autonomy Fund. The response of charges payers varies, influenced by their experiences with service changes and the perceived cost burden. This study concludes that successful policy implementation relies heavily on synergy among implementing actors, public compliance, and institutional support. Collaborative strategies and institutional capacity strengthening are essential to ensure that the policy implementation aligns with its intended goals in a sustainable manner.
