Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, kata "reformasi" tiba-tiba menjadi agenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasi hukum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalanan pemerintah, LSM, kampus hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak itu mendambakan regormasi yang segera agar dapat cepat keluar...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 124-139, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-124
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Keluhan konsumen di media masa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan comprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 140-148, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-140
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pencatatan perkawinan pasangan penganut aliran kepercayaan, selama ini selal mengundang masalah. Aparat Catatan Sipil, aparat kehakiman maupun pakar hukum mensikapinya secara berbeda-beda. Di sisi lain pasal pada UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan menimbulkan penafsiran berganda. Tidak jelas apakah perkawinan golongan penghayat dapat dicatatkan atau tidak....
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 149-168, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-149
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasus ini memang sarat dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif untuk meberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik "ketenangan" penguasa sehingga dalam mengomentari putusan hakim MA ini pun tidaklah dapat kita...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 183-199, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-183
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Penulis artikel ini membahasa masalah landasan hukum bagi pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Menurut dia sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945, yang seharusnya menjadi landan hukum bagi prosedur pengikatan diri atas perjanjian internasional. Surat Presiden No. 28261/HK/1960 tidak cukup untuk dijadikan sebagi peraturan pelaksanaan...
Hukum dan Pembangunan No. 4 Juli-Agustus 1998 : 236-251, 1998
HUPE-4-(Jan-Jun)1998-236
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Information,Publication and Public affairs Office University of the Philipines Manila, 1998,
R 617.3 Man
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Penulis artikel ini mengulas landasan hukum pengesahan pengangkatan B.J. Habibie menjadi presiden ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada tanggal 21 Mei 1998. Pegunduran diri Soeharto menurut dia hanya merupakan bagian dari tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang tidak menghendaki secara keseluruhan pemerintahan Soeharto. Habibie merupakan bagian...
Hukum dan Pembangunan, XXVIII (4) Juli Agustus 1998: 211-235, 1998
HUPE-XXVIII-4-JulAgus1998-211
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Perkembangan permasalahan di masyarakat telah membawa pengaruh pada konflik pertanahan yaitu sekedar bverdimensi hukum menjadi juga berdimensi ekonomi, politik, sosial dan pertahana keamanan. Pertanyaan yang diajukan penulis artikel ini adalah masalah relevankah UUPA? Menurut penulis, UUPA secara substansi masih tetap relevan. Namun demikian pemerintah perlu mengadakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal...
Hukum dan Pembangunan, XXVIII (4) Juli Agustus 1998: 262-280, 1998
HUPE-XXVIII-4-JulAgus1998-262
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Berkembangnya suatu bangsa tergantung seberapa banyak dan cepatnya mereka memperoleh dan menguasai informasi. Untuk itu diperlukan alat bantu sarana atau media. Fungsi dari media komunikasi masa buka saja untuk memperoleh informasi sebanyak dan secepat mungkin tetapi juga menampung dan menyalurkan kebutuhana manusia mengeluarkan pikiran dan perasaan. menurut penulis persoalan yang...
Hukum dan Pembangunan, XXVIII (4) Juli Agustus 1998: 281-286, 1998
HUPE-XXVIII-4-JulAgus1998-281
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penangganan khusus yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ketentuan yang lebih dikenal engan Beijing Rules yang memuat kondisi minimum dalam penangganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang...
Hukum dan Pembangunan, XXVIII (1-3) Januari Juni 1998: 113-123,
HUPE-XXVIII-1.3-JanJun1998-113
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
