Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Pembatalan perkawinan karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami ditinjau dari undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam analisis putusan pengadilan agama tangerang no 312 pdt g 2009 pa tng = annulment of marriage caused by the absence of permission from the first wife on doing polygamy reviewed from marriage law law no 1 year 1974 and islamic law analysis of the sentence of religious court of tangerang no 312 pdt g 2009 pa tng

[Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami. Pasal 5 UU Perkawinan, Hukum Islam dan Pasal 58 KHI (ijtihad para ulama Indonesia), mengatur bahwa poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58343

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Perlindungan konsumen terhadap permasalahan internal antara konsumen badan pengelola apartemen dan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun ditinjau dari uu perlindungan konsumen analisis kasus aguswandi tandjung vs pt jakarta sinar intertrade = Consumer protection in internal conflict between apartment consumer management board and the assocation of the owner and the inhabitant of condominium case analysis of aguswandi tandjung vs pt jakarta sinar intertrade

[Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Badan Pengelola telah memenuhi unsur unsur untuk dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Namun pada kenyataannya Badan Pengelola seringkali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun juga Badan Pengelola dan PPPSRS...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58344

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Natalia Octavia, author

Studi hukum atas peran undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk memberantas korupsi di indonesia = Legal study on the role of law number 8 year 2010 on the prevention and eradication of money laundering to eradicate corruption in indonesia study case akil mochtar

Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S58094

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis tentang pengaturan tenaga kerja asing dalam perspektif undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan = juridical analysis on the regulation of expatriate workers in Indonesia from the perspective of law no 13 year 2003 on the indonesian manpower law case analysis on industrial court decision no 91 phi g 2014 pn jkt pst

[Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengikuti dampak-dampak globalisasi ekonomi maka wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tren global. Sebagai konsekuensi hukum, perkembangan pesat terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia membuahkan tantangan bagi hukum Ketenagakerjaan yang ada guna menentukan hak-hak atau kewajiban bagi pihak Tenaga Kerja Asing yang terkait. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi daripada konsekuensi hukum...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58117

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chong, Sung Kim, author

Hak hak tersangka berkebangsaan asing dalam proses peradilan pidana studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan = rights of foreign suspect in criminal justice system comparative study between Indonesia and South Korea

Penegakan hak-hak tersangka merupakan hal yang penting dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana untuk menciptakan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selain hak-hak tersangka, pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu juga memberikan akses kepada keadilan. Hak-hak tersangka dan bantuan hukum diberikan tidak hanya pada tersangka yang merupakan warga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58351

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gigih Anangda Perwira, author

Penerapan hukum majelis pemeriksa dalam memutus suatu perkara tingkat banding pada majelis pengawas notaris studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 02/B/MJ.PPN/VI/2012 = Law enforcement examiner council in deciding a case on the appellate of panel of supervisors notary case study of the decision of the notary central council examiner number 02/B/MJ.PPN/VI/2012

Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, terlebih melihat pada produk yang dibuatnya yaitu akta yang merupakan dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik. Atas dasar besarnya kewenangan tersebut, kemudian Notaris haruslah diawasi agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43263

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gabriele Griselda, author

Kedudukan anak naniain dalam perkawinan antarsuku menurut hukum adat Batak Toba = Status of anak naniain in interracial marriage according to Batak Toba customary law

Anak naniain secara harfiah berarti “anak angkat”. Anak angkat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istri non-Batak Toba yang diangkat sebagai anak oleh orangtua Batak Toba sehubungan dengan perkawinannya dengan suaminya yang bersuku Batak Toba. Ia diberikan marga yang sama dengan marga orangtua angkatnya. Penelitian bersifat deskriptif. Penulis berusaha menelusuri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58635

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Zico Fernando, author

Tinjauan yuridis terhadap permohonan actio Pauliana ditinjau dari undang-undang dan penundaan kewajiban pembayaran utang = petition for review juridical actio pauliana revised law of bankruptcy delay debt obligations

Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28723

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian