Hasil Pencarian

Ditemukan 17227 dokumen yang sesuai dengan query

Bimo Tedjo Laksito, author

Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi

Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Diana Sarawati Purnamasari, author

Perjanjian baku dalam kredit pemilikan rumah (KPR) : Studi kasus analisis perjajian KPR antara PT Bank Panin tbk dengan X

Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28161

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandi Wahyudi, author

Peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort

Bank Indonesia adalah otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan kondisi moneter nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut bank Indonesia diberikan beberapa wewenang, salah satunya adalah wewenang BI sebagai Lender of Last Resort. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28181

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Teguh Pribady, author

Memperbandingkan pelaksanaan hak narapidana tentang remisi di lembaga pemasyarakatan militer Cimahi dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan Paledang Bogor ditinjau dari istem peradialan pidana

Pemberian remisi kepada narapidana baik narapidana sipil maupun militer merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sipil dan Lembaga Pemasyarakatan Militer dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana. Adapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28182

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nadya Putri Anggraini, author

Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945 = Analyzing indonesian law on clause No. 33 of the 1945 indonesian constitution based on the verdict of constitutional Court on calibration on regulations no. 30 of 2009 on law of electricity related to the 1945 indonesian constitution

Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28319

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Henty, author

Aspek pelaksanaan rumah susun berdasarkan undang-undang No 16 tahun 1985 tentang rumah susun komparatif dengan pelaksanaan di Singapura berdasarkan the executive condominium housing scheme ACT = Implementation aspects of flats under law No. 16 of 1985 on the flats compared with implementation in singapore based on the executive condominium housing scheme act

Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28326

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ferika Puspitasari, author

Market access bagi ternaga kerja asing dalam sektor perbankan di indonesia (tinjauan yuridis mode 4 gats :movement of natural persons terhadap UU N0.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan bank indonesia N0 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan) = Market access for foreign worker on Indonesian banking sector (The study of Mode 4 GATS : Movement of Natural Persons to Law No. 13 of 25 March 2003 on Manpower (the Manpower Law) and the Regulation of Indonesian Central Bank No 9/8/PBI/2007 on the using of foreign worker and transfer of knowledge programme)

Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organilaion (WTO) ya ng berimpli kasi sangal besar terhadap keberadaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang Bagai mana Pengaturan Perdagangan lnternasional Jasa Tenaga Kerja terutama mengenai Market Access dan Domestic Regulation dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28538

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agus Darmawan, author

Tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai badan layanan umum

2010

T28520

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Hafizh, author

Tinjauan terhadap perkembangan jaminan produk halal dalam hukum Indonesia

2010

T28517

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Novi Nurviani, author

Merger paksa sebagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut perspektif hukum persaingan usaha indonesia = Hostile merger as a form of monopolistic practice and unfair business competition in the perspective of Indonesia competition law

Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28516

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian