Ditemukan 398 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Yamin, compiler
Buku ini berisi tentang, I. Suasana nasional dan internasional sekeliling penyusnan, persediaan dan penetapan Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 ; II. Kerangka dan isi Undang-undang Dasar 1945 ; III. Dasar negara republik dan pelaksanaannya dalam undang-undang dasar proklamasi ; IV. Penjelasan tentang mukaddimah, batang tubuh dan peraturan peralihan...
Djakarta:
1960
K 342.598 MUH e (1)
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Kiers, Jantinus
Utrecht: A. Oosthoek, 1938
K 342.598 KIE b
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Soekarno, 1901-1970, author
Buku ini berisi pidato Presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara pada tanggal 26 Mei 2958, diambil secara stenografis .....
Djakarta: Departemen Penerangan RI, 1958
K 327.598 SOE p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Kevin Denowarsyah Widayaputra, author
ABSTRAK
Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...
Universitas Indonesia, 2014
S57691
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kranenburg, Roelof, 1880-, author
Jakarta: Pradnya Paramita, 1989
320.1 KRA at
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mohammad Mahrus Ali, author
[ABSTRAK
Pengujian norma konkret dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak menjadi kewenangan MK. Pengujian terhadap norma secara teoritis haruslah bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstraklah yang seharusnya ditafsirkan...
2015
T43091
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadya Demadevina, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...
Universitas Indonesia, 2015
S57693
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Presiden. Keterangan Presiden merupakan keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait. Mengingat kesibukan Presiden yang sangat padat baik sebagai Kepala...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Judicial review yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam Rapat BPUPKI pada tahun 1945 namun hal itu tidak diterima. Judicial review merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK. Dalam KRIS 1949 judicial review mendapatkan wadah konstitusional namun dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengemban kuasa permanen Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebagai unit esselon II pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, antara lain melakukan penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah dimulai dengan kegiatan analisis permohonan,...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
