Ditemukan 398 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Soemantri Martosoewignjo, author
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
342.598 SRI h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Soenarko
Buku ini merupakan lanjutan dari jilid III. Dalam jilid ini berisi tentang Hakekat Swatantra menurut undang-undang 1948/22 ; Mengenai ototantra dan sertatantra ; Kedudukan kepala daerah swatantra ; Tentang pengontrolan swatantra ; Hierarchi kekuasaan swatantra ; Titiperiksa hakim terhadap peraturan daerah .....
Djakarta: Djambatan, 1955
K 320.959 8 SOE s
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Usep Ranawidjaja
Buku ini berisi tentang sejarah swapraja - masa VOC, masa acte van investituur, masa Jepang, zaman RI 1945, zaman RIS, masa undang-undang dasar sementara ; Keadaan jaman sekarang - peraturan yang berlaku bagi swapraja, keadaan dan kedudukan swapraja pada umumnya, susunan pemerintahan swapraja .....
Djakarta: Djambatan, 1955
K 352.092 USE s
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Tidak seperti negara islam atau mayoritas berpenduduk muslim lain, konstitusi negara Indonesia tidak menyebutkan kata"syariah" sebagai sumber penyesunan Peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, beberapa aspek hukum Islam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum Islam versi negara ini sering mendapatkan tantangan dari umat Islam di Indonesia bahkan sejak pengundangannya...
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik menyangkut substansi atau materi muatan Undang-Undang, maupun aspek prosedur pembentukan undang-undang. Dalam [erspektif pembentukan hukum, maka kewenangan MK merupakan suatu negative legislation, karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan constitutional democracy agar terjadi checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu hal yang dapat diamati adalah pasca...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut meliputi aspek materiel maupun aspek formil sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pembukaan undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) bukan sekedar kata pengantar, tetapi berisi kandungan yang bermakna historis, filosofis, ideologis an konsepsi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. Untuk memahami maksud dan tujuan negara berdasar Pancasila tersebut, tidak cukup hanya membaca secara harfiah naskah Pembukaan UUD 45,...
JLI 7:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Aji Satrio Pamungkas, author
ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji...
2017
S68066
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Bahder Johan, author
Bandung: Mandar Maju , 2013
342.598 NAS h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
