Hasil Pencarian

Ditemukan 398 dokumen yang sesuai dengan query

Ridaul Qibriya, author

Analisis proses perubahan sistem penanganan pengaduan di ombudsman Republik Indonesia = The analysis of change process of complaint handling system at ombudsman Republic of Indonesia

Adanya gejala yang mengindikasikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan beberapa tahapan yang tertuang dalam konsep change management secara teoritis dalam melakukan perubahan sistem penanganan pengaduan. Oleh karenanya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan sistem penanganan pengaduan yang diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia menggunakan konsep proses perubahan dari Lewin...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum (kumpulan esai)

Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996

342.598 KED

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Nafi Uz Zaman, author

Meaningful Participation dalam Konsep Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Formil Tahun 2003-2022) = Meaningful Participation in the Concept of Formal Review at the Constitutional Court (Study of Constitutional Court Decisions in Formal Review of 2003-2022)

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sam Dwi Zulkarnaen, author

Prinsip kehati-hatian notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T36959

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library