Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Petunjuk pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

Jakarta: BP. Cipta Karya , 2008

R 351 Pet

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

A. Y. Suryanajaya, author

Kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi publik : masalah dan penyelesaiannya

Jakarta: Eka Jaya, 2008

R 342.06 Sur k

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

R.M. Sudikno Mertokusumo, author

Bab-bab tentang penemuan hukum

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

340 SUD b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sandro, author

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Upaya Keberatan Prajurit TNI Atas Keputusan Tata Usaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the soldiers to military administrative decision.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ali Purwito Moesdradjad, author

Reformasi kepabeanan : undang-undang nomor 17 tahun 2006 pengganti undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan / Ali Purwito

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

336 ALI r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fahmi Ramadhan Firdaus, author

Urgensi Memperkuat Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia = The Urgency to Strengthen Public Participation in the Process of Forming Laws in Indonesia

Konsekuensi dari negara hukum demokratis yakni adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara salah satunya proses pembentukan undang-undang. Namun yang terjadi di Indonesia, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia lebih bersifat formalitas semata. Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, kemudian bagaimana upaya untuk memperkuat partisipasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library