Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Iga Santi Santosa, author

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun (suatu kajian dari segi hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen): analisis perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terhadap unit satuan condotel x = Conditional sale and purchase agreement (PPJB) as defined by law No. 20 of 2011 on apartment (study from perspective of contractual law and consumer protection law ): the anaysis of conditional sale and purchase agreement (PPJB) condotel x unit

Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya Pasal 43 ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal ini lebih menekankan secara jelas dan tegas akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak pengembang atau developer bila dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52959

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Afifa Putri, author

Tinjauan yuridis penunjukan langsung perusahaan afiliasi BUMN sebagai penyedia jasa di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: studi kasus PT Pertamina drilling service Indonesia = Legal aspects of direct appointment state owned affiliation company as service provider in oil and gas industry: study case PT Pertamina drilling service Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Deavina Christy Priskila Mendrofa, author

Kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai "national of another contracting state" dalam perkara arbitrase ICSID berdasarkan pasal 25 ayat (2)(b) konvensi Washington = Legal standing of state-owned enterprise as "national of another contracting state" in ICSID arbitration cases according to article 25 paragraph (2)(b) of Washington convention

Dengan meningkatnya investasi asing yang dilakukan oleh BUMN, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sebagai investor asing yang hendak menuntut haknya melalui arbitrase ICSID. Negara yang digugat oleh BUMN sering kali mengajukan keberatan yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID dengan dasar bahwa BUMN tidak memiliki kedudukan hukum sebagai “National of another Contracting...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan pemerintah tentang perusahaan negara

Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

338.62 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fauzan Ghafur, author

Implikasi status hukum terhadap kewenangan pemeriksaan holding PT. Indonesia Asahan Aluminium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium) = The legal status implications against Audit Authority Holding in PT. Indonesia Asahan Aluminium By Audit Board of the Republic of Indonesia (analysis of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to PT. Indonesia Asahan Aluminium stock capital / Fauzan Ghafur

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan...

2019

T55133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Alvita, author

Akibat hukum dari perubahan anggaran dasar perusahaan perseroan yang disebabkan perubahan susunan pemegang saham studi kasus pada PT WK(Persero) = Legal consequences of amendment of articles of association in a public company caused by changes in the structure of shareholders--a case study at PT WK (Persero)

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28663

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library