Ditemukan 805 dokumen yang sesuai dengan query
Nadya Demadevina, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...
Universitas Indonesia, 2015
S57693
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Presiden. Keterangan Presiden merupakan keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait. Mengingat kesibukan Presiden yang sangat padat baik sebagai Kepala...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Judicial review yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam Rapat BPUPKI pada tahun 1945 namun hal itu tidak diterima. Judicial review merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK. Dalam KRIS 1949 judicial review mendapatkan wadah konstitusional namun dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengemban kuasa permanen Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebagai unit esselon II pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, antara lain melakukan penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah dimulai dengan kegiatan analisis permohonan,...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Krisch, Nico, author
Oxford: Oxford University Press, 2010
341.2 KRI b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bowers, Mochael W.
Oxford: Oxford University Press, 2014
342.793 02 BOW n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Judianti G. Isakayoga, author
Jakarta: Murai Kencana, 2011
323 JUD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Wicitra Wening Palupi, author
Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64923
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M.S. Kaelan, author
Yogyakarta : Paradigma Press, 2013
320 54 KAE n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
