Ditemukan 83 dokumen yang sesuai dengan query
Titin Fatimah, author
Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21095
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Yohana Christanti, author
Asas keseimbangan merupakan asas yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian, sebagai petunjuk bahwa isi suatu perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang adil dan serasi. Demikian pula pada perjanjian antara pemerintah dengan mitranya, karena dalam melaksana kan tugasnya seringkali pemerintah melakukan perbuatan keperdataan berupa perjanjian-perjanjian, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian pemborongan pekerjaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21127
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ellen Then, author
Kemitraan antara pengusaha dan masyarakat bukan merupakan suatu ide yang baru. Pola kemitraan dapat merupakan salah satu jalan keluar untuk memecahkan konflik yang sedang terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menggunakan pola kemitraan untuk memperluas maupun mengamankan sumber bahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21129
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tegas Febryanto, author
Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S21137
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aqwa Mulya, author
Setiap pelaksanaan dari pengelolaan hutan harus mengikuti prinsip dasar pengelolaan hutan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Pelaksanaan pemungutan sampai dengan pemanfaatan Dana Reboisasi merupakan salah satu unsur dari pengelolaan tersebut, yang memberikan dukungan menentukan dalam mewujudkan pengelolaan dengan asas manfaat dan lestari. Mengenai Dana Reboisasi...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S21142
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arrumaisha Rani Khairunnisa, author
Skripsi ini berisi analisis tentang Kontrak Pengadaan satu unit Kapal Induk Perambuan dan tiga unit Kapal Bantu Perambuan yang dibiayai pinjaman/hibah dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai ketentuan hukum perjanjian dan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan penerapannya dalam kehidupan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21553
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dayita Putri Kusumaningrum, author
Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. BI menempatkan Bank Servitia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21331
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siregar, Zippora BML, author
Tujuan Pembangunan nasional di negara kita adalah untuk mencapai kesejateraan rakyat secara adil dan merata. Tolak ukur kesejateraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu sandang/ pangan dan papan. Maka dari itu rakyat Indonesia sangat memnutuhan pembangunan perumahan sebagai sarana tempat tinggal. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dilain pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20643
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Popy Lelowaty, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20648
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
B. Wahyu Nariswari, author
Didalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, bidang ekonomi disinggung secara singkat perlunya peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan jasa kepariwisataan. Peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan Jasa Kepariwisataan ini mencakup bermacam-macam segi seperti misalnya paket wisata yang ditawarkan, biaya yang dibayar oleh wisatawan, hubungan hukum antara Biro Penyelenggara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20649
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
