Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query

Ershad Nadiro, author

Efek penerapan E-government pada tingkat persepsi korupsi = The effect of implementing E-government on the level of perception of corruption

ABSTRAK
ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh dunia tingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukan dampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintah kebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negara faktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abd. Gafur Sangadji, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi = Juridical study on the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison Bandung after material reviews at the supreme court and the constitutional court

Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Wijaya, author

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi = Non-Conviction Based Asset Forfeiture to Restore State Financial Losses from Corruption.

ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Pratama Saputra, author

Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69366

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Suhariyanto, author

Model pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi di Indonesia = Model of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutapea, Putri Vera, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus : putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)= Corporate criminal liability in corruption on public procurement sector case study : verdict No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizki Ravin Rizal, author

[Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Pascarevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 = Performance Evaluation of the Corruption Eradication Commission After the Revision of Law Number 19 of 2019;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization, Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization]

[Praktik korupsi semakin masif terjadi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Padahal telah banyak lembaga penegak hukum yang mengkampanyekan dan memberantas korupsi, salah satunya KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik atas KPK dan memberikan rekomendasi langkah strategis berdasarkan teori pengukuran kinerja, keagenan, kepercayaan publik...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, [2022, ]

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rhendra Kusuma, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict

ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mastra Liba, author

Lembaga kajian ilmiah koalisi masyarakat penggerak good governance (KOMPAGG) tentang hukum jadi penglima mampu mengatur tata pemerintahan yang baik (good governance) di negara kesatuan republik indonesia / Mastra Liba

Jakarta: Kompagg, 2005

352 MAS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Dzadit Taqwa, author

Kewenangan dewan perwakilan rakyat {DPR) dalam menggunakan hak angket (enquette) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) = The authority of the house of representatives in exercising right of inquiry upon the corruption eradication commission

ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian