Hasil Pencarian

Ditemukan 1021 dokumen yang sesuai dengan query

Membangun KUHP nasional yang berbasis ke-Indonesiaan

Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial sehingga jiwa dan spirit undang-undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum...

340 MIMBAR 27:2(2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Diskresi sebagai tindak pidana kprupsi : kajian kriminologi dan hukum terhadap fenomena pejabat otoritas

Korupsi dikategorikan sebagai ke jahatan luarbiasa, karena dapat memengaruhi citra negara, sekaligus mengguncang kestabilan sosial politik sebuah pemerintahan. Kendati tuntutan pemberantasan korupsi di dalam negeri sangat tinggi, kenyataannya, para penegak hukum Indonesia belum mampu menghapuskan korupsi. Bagi beberapa aktor korupsi, motif di balik perilaku korupnya bersumber pada wewenang yang dimiliki. Tulisan ini berfokus pada situasi...

340 MIMBAR 27:2(2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Curzon, L. B., author

Criminal law

London: Pitman, 1994

345.42 CUR c (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Al. (Aloysius) Wisnubroto, 1967-, author

Teknis persidangan pidana

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009

345.05 ALO t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cut Feroza, author

Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana Islam : studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam

ABSTRAK
Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syariat Islam, karena bernuansa islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang...

2007

T20774

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinjauan teoritis tentang dikotomi asas retroaktif dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia untuk kejahatan-kejahatan tertentu

Asas legalitas adalah suatu asas dalam hukum pidana yang pada pokoknya menyatakan tentang tidak berlaku surutnya suatu perundang-undangan (geen terug werkendekracht). Sedangkan asas retroaktif adalah asas dapat berlaku surutnya suatu peraturan atau perundang-undangan tersebut. Dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia telah terjadi perkembangan dengan mulai dianutnya penerapan asas retroaktif...

300 JIS 2:1 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library