Hasil Pencarian

Ditemukan 1014 dokumen yang sesuai dengan query

Arif Gosita, author

Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pendahuluan
Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal sebagai berikut . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang baru), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76), telah menyinggung dan mengatur mengenai masalah ganti kerugian kepada mereka yang dirugikan karena ditangkap,ditahan,dituntut dan diadili,...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Kejahatan politik di Indonesia

Apa yang kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau...

Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 15-23, 1997

HUPE XXVII-1-Feb1997-15

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nesita Anggraini, author

Pengadilan perikanan di Indonesia: tinjauan hukum acara dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum / Nesita Anggraini

ABSTRAK
Since the signature of Law 31/2004 about Fishery and its revision through Law 45/2009, Indonesia had established 10 (ten) Fishery Courts. The first five, embedded in the distric courts of North Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, and Tual, were established on 2007; two, embedded in the distric...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2016

340 UI-JURIS 6:1 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kebijakan kriminal era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam memerangi korupsi di Indonesia (suatu bentuk reaksi sosial formal terhadap korupsi)

This article aims to discuss various phase of po/icy formulation during President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research uses qualitative approach and shows that policy formulation on criminal matters in President Megawati Soekamoputri?s administration consisted of legislation and law made as seem sufficient and appropriate....

[Departemen Kriminologi. FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2009

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Asas Retroaktif dalam hukum acara pidana menurut putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006

JK 4:1 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegak hukum, maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjdi tumpukan kertas saja. Oleh karena itu kita memerlukan sistem penegakan hukum yang akuntabel. Sistem ini membutuhkan kemandirian yang didukung tenaga-tenaga atau aparat penegak hukum yang profesional dan berkualitas....

JUKE 4:2 (2005/2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tanggung jawab pidana kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan institusionalnya di dalam penegakan hukum

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas fungsi institusi kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan negara yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan alat penegak hukum. Institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan negara di bidang eksekutif. Secara teoretis, kekuasaan negara yang diemban oleh institusi kepolisian adalah...

JUKE 4:2 (2005/2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library