Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Dinda Sakiya Sari, author

Kendala pelaksanaan pendaftaran perseroan terbatas berbasis financial technology dalam sistem Online Single Submission (OSS) setelah diberlakukannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 = Constraints of the implementation of financial technology company based on registration on Single Submission (OSS) online system after the implementation of the classification of The Indonesian Business Field Standard Classification 2017 and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016.

Pemerintah meluncurkan sistem perizinan terpadu Sistem Online Single Submision yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha. Salah satu data yang harus diisi adalah bidang usaha sesuai yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran Notaris dalam menerapkan Pasal 3 akta pendirian perseroan terbatas financial...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54817

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephanie Clara Laurika Asfin Ronisinta, author

Akibat hukum penyalahgunaan tanda tangan pada akta jual beli tanah yang mengakibatkan isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/PDT/2017/PT. BDG) = Legal consequences of signature abused on notarial sale and purchase agreement of deed that leads to the contents of the deed not in accordance with the wishes of the parties (Study of High Court of Bandung Verdict Number 444/PDT/2017/PT.BDG).

Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54811

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alda Amelinda, author

Akta berita acara rapat mengenai jual beli saham yang dibuat tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019) = Deed regarding minutes of meeting for selling stock share that is made without the knowledge of the majority shareholdes central supervisory board decree number 10/b/mppn/vii/2019)

Tesis ini meneliti mengenai akibat dari Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat akta Relaas. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai akta berita acara rapat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UndangUndang Jabatan Notaris. Selain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54914

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Renhard, author

Dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara jual beli tanah dan bangunan (Studi kasus terhadap Putusan No.173/Pdt.G/2010/PN.Dpk) = The proposition of unlawful act on land sale and purchase agreement (Case study district court decision number 173/Pdt.G/2010/PN.Dpk)

Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53949

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayandita Anwar, author

Bentuk perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik atas akta jual beli tanah yang cacat hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 1270K/Pdt/2018) = A Form of protection for buyers who have good faith in the sales and purchase of land deed that is legal defect (analysis of Supreme Court Decision on Case Number 2170K/PDT/2018)

Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Budiman, author

Implikasi hukum terhadap akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa dimana para pihak memasukkan keterangan palsu: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 304 K/Pid/2017 = Legal implications for deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders where parties insert the fake information: judgment study from Supreme Court Of Justice Republic of Indonesia Number 304 K/PID/2017

Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54685

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurlina Maulani, author

Analisa pembatalan akta pelepasan hak tanah adat yang cacat hukum (studi kasus putusan Mahkamah Agung No.2824/K/PDT/2000) = Analysis of cancellation deed of release traditional land that lack of procedure (case study from supreme court N0.2824/K/PDT/2000)

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aviza Pramusinta, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 03/B/MJ.PPN/V/2013 = Notary liability of the deed which has been read by the other party : study case of the Notary Central Supervisory Council Decree of 03/B/MJ.PPN/V/2013

Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Rahmawati, author

Kesalahan penandatangan akta PPAT berakibat pada batalnya akta tersebut : analisis yuridis terhadap pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Bekasi = Mistake in the land rights transition deeds signature that annuls the deeds : juridical analysis on land rights transitiondeeds in Bekasi Municipal

Tesis ini membahas mengenai otentisitas dari akta jual-beli yang didalamnya terdapat kesalahan penandatanganan. Kesalahan penandatanganan didalam akta berakibat pada hilangnya keotentisitas dari akta tersebut dan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena tidak sempurna tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38758

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ervitiana Hamdiah, author

Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39211

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian