Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Menegakkan kedaulatan rakyat tiga dasar partisipasi politik

Jakarta: 1806, 1998

324.23 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Man S. (Suparman) Sastrawidjaja, author

Pengkajian hukum masalah hukum pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006

321.8 SAS p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Agusniwan Etra, author

Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi : studi kasus Pemilukada Bengkulu Selatan dan Putusan Perkara nomor : 4/PUU-VII/2009 = The role of the Constitutional Court as a guardian of democracy : South Bengkulu Regional Election case study and Verdict No. 4/PUU-VII/2009 / Agusniwan Etra

ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada) sebagai rezim Pemilihan Umum...

Universitas Indonesia, 2013

T34987

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sartono Sahlan, author

Nasib demokrasi lokal di negeri barbar : kajian reflektif teoritis pilkada langsung

Yogyakarta : Thafa Media, 2012

342.07 SAR n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aji Satrio Pamungkas, author

Permintaan banding oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemilu: studi kasus putusan nomor: 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP = Appeal by the public prosecutor on acquittal in case of electoral offences: case study: high court decision number 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP

ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji...

2017

S68066

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Fachrudin, author

Jalan terjal menuju Pemilu 2014

Jakarta: Garmedia Utama Publishindo, 2013

324.959 8 ACH j

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jenedjri M. Gaffar, author

Hukum pemilu dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi

Jakarta: Konstitusi Press, 2015

342.07 JAN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Agnes Fitryantica, author

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbentuk beschikking tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden terpilih = The people's consultative assembly's decree in the form of beschikking towards the assignation of elected president and vice president

Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan Lembaga MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan di Indonesia sekaligus berdampak pada Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Permasalahan pertama pada Tesis ini Bagaimana pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sebelum dan Sesudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heriyanto, author

Tinjauan analisis normatif yuridis terhadap pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 oleh komisi pemilihan umum = Review of normative judicial analysis from the implementation of administrative and constitutional court decision on local election of head and vice head region dispute settlement of year 2010 by election commission

Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29320

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochamad Rizky Soe'oed, author

Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022- 2023 = Analysis of Presidential Nomination Threshold Settings in Indonesia According to the 2022-2023 Constitutional Court Decision

Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian