Ditemukan 333 dokumen yang sesuai dengan query
Oxford: Oxford University Press, 2007
344.046 OXF
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Akib, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
344.046 MUH h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bella Anastasia Pratiwi, author
ABSTRAK
Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memeahami asas-asas kebijakan lingkungan. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 dimuat mengenai asas In dubio pro natura yang dimuat didalam pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian Precautionary Principle . Asas In dubia pro natura sudah digunakan sebagai pertimbangan...
2017
S68756
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hyronimus Rhiti, author
Yogyakarta: Univ. Atma jaya, 2013
344.046 HYR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: Graham & Trotman / Martinus Nijhoff, 1995
R 341.762 ENV
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Minessota: West Publishing Co, 1993
R 344.046 SEL
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Mohammad Taufik Makarao, author
Jakarta: Gramedia, 2006
344.046 MOH a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Imam Subekti, author
Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang kehidupannya sehari-hari, karena melalui informasi itulah, masyarakat dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Suatu informasi salah, dapat mengakibatkan dilanggarnya hak-hak yang dimiliki masyarakat atau sekelompok orang tertentu oleh penguasa. Dan dapat pula berakibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban tertentu oleh masyarakat...
Universitas Indonesia, 1990
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fitzmaurice, Malgosia, author
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009
344.046 FIT c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harsanto Nursadi, author
Pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan oleh instausi yang bertanggung jawab , yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Instansi ini membentuk norma hukum urnum-kongkret berupa Peraturan Menteri Negara yang merupakan kewenangan atribusi dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meneg LH juga membentuk norma hukum individual-kongkret berupa perizinan-perizinan yang berkaitan dengan B3 dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D988
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
