Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query

Dian Anjari, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan

Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16453

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heidy Jane, author

Tinjauan hukum mengenai penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan peledak (blast fishing) dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan dan nelayan di Indonesia = Legal review of blast fishing in accordance to environmental and fishermen protection in Indonesia

Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Evan Merrill, author

Tumpang tindih kewenangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan = Overlapping authorities of Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and the Maritime Security Agency on law enforcement Against Crime in the fisheries sector

Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizka Ade Triarsa, author

Sistem pengawasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia = Controlling system of illegal unreported and unregulated fishing activity by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Indonesia

Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

S64896

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Esa Thanico Maulana, author

Praktik Illegal Transshipment sebagai IUU Fishing menurut Hukum Internasional dan Perbandingan Regulasi Transshipment antara Indonesia dan Republik Panama = Illegal Transshipment Practices as IUU Fishing according to International Law and Transshipment Regulation Comparison between Indonesia and The Republic of Panama

Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Esa Thanico Maulana, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Imprisonment for IUU fishing in Indonesia's exclusive economic zone: why it should not be imposed

The increasing awareness of the importance of competition brings about the introduction for such a regulation at the national level and this is witnessed by the enactment of the Malaysian Competition Act 2010. The passing of a general competition law like the Competition Act 2010 will definitely have an impact...

JAHUB 6:2 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sugeng Triono, author

Hukuman badan pengganti denda terhadap warga negara asing pada tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia = Substitution penalty penalty against foreign citizens on crime of fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone

ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51836

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fisheries conflicts in the Aorth Atlantic problems of management and jurisdiction / Edited by Giulio Pontecorvo

Cambridge, UK: Ballinger , 1974

338.372 FIS

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pwenegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia

Universitas Indonesia, 2005

S26073

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian