Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Intruksi Presiden No.1 tahun 1988 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa keputusan Presiden No.6 tahun 1988 tentang pencabutan beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa

Jakarta: Kloang Klede Jaya, [date of publication not identified]

351.72 INT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sianipar, Bangarna, author

Cara sehat dan sukses pengadaan barang/jasa

Jakarta: Rumah Indonesia, 2013

351.72 SIA c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mudjisantosa, author

Memahami kontrak pengadaan pemerintah Indonesia / Mudjisantosa, Amik Tri Istiami, editor

Yogyakarta: Primaprint, 2014

351.72 MUD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mudjisantosa, author

Catatan aspek hukum pengadaan dan kerugian negara / Mudjisantosa; Amik Tri Istiami, editor

Yogyakarta: Primaprint, 2014

346.023 MUD c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mudjisantosa, author

Pengantar pengadaan dan kontrak jasa konstruksi / Mudjisantosa;

Yogyakarta: Primaprint, 2014

351.72 MUD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simatur, Zulfa, author

Konsolidasi Paling Update Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/jasa PemerintahDari Perpres 54/2010, Perpres 35/2011, Perpres 70/2012/Perpres 172/2014 sampai perpres 4/2015 / Zulfa Simatur

Jakarta: VisiMedia, 2015

346.598 023 KON

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Koprince, Steven J., author

The small-business guide to government contracts: how to comply with the key rules and regulations . . . and avoid terminated agreements, fines, or worse

Each year, the federal government awards billions of dollars in small-business contracts. It's both the lifeblood of hundreds of thousands of companies and a quagmire of red tape. One misstep can result in hefty fines, cancelled contracts - even jail time. "The Small-Business Guide to Government Contracts" puts a wealth...

New York: [American Management Association, ], 2012

e20437463

eBooks Universitas Indonesia Library

Himamul A`La, author

Analisis perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1574 K/Pdt/2011 = Analysis to government procurement of goods and services agreement Indonesian supreme court decision number 574 K/Pdt/2011

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69917

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara / Departemen Keuangan

[Place of publication not identified]: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2004

R 332 IND u

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Steven, author

Tinjauan terhadap MOU yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pt. Microsoft dalam rangka pengadaan program sistem operasi dan aplikasi perkantoran di instansi-instasi pemerintah dilihat dari segi hukum persingan usaha

Negara Indonesia terus berupaya untuk maju dan dapat dikenal di dalam lingkungan internasional. Pada bulan November tahun 2006 lalu, Menteri Komunikasi dan Telematika Bapak Sofyan Djalil menandatangani kesepakatan pembelian piranti lunak dengan PT. Microsoft senilai Rp 300 Miliar. MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Microsoft tersebut juga menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24790

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian