Hasil Pencarian

Ditemukan 652 dokumen yang sesuai dengan query

Febriwan Rajab, author

Kekerasan dan ruang spasial politik Indonesia pasca reformasi 1998 studi kasus kelompok preman Blok M Kebayoran Baru Jakarta = Violence and space spatial of politics Indonesia after the 1998 reform a case study gangster Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai dinamika politik perkotaan terkait preman di ibu kota. Peneliti melakukan penelitian di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan bertujuan ekplanasi. Dengan menggunakan pendekatan politik perkotaan dan keruangan, kekerasan yang ada di daerah Blok bisa diurai dalam penelitian ini. Hasil...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Airien Marttanti Koesniar, author

Perbandingan Peran Leadership Dalam Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah 2021 = Comparison of the Role of Leadership in Improving Governance in Jember Regency Before and After 2021

Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prahesti Sekar Kumandhani, author

Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Dalam negara kesatuan, peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus wujud aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah perlu diawasi oleh pemerintah pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah semakin ketat dan bervariasi bahkan melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan di tingkat pusat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juwono Sudarsono, author

Politik dan pembangunan

Jakarta: Rajawali, 1980

320.959 8 JUW p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fuad Putera Perdana Ginting, author

Politik Etnis dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pakpak Bharat = Ethnic Politic in regional proliferation, case study Kabupaten Pakpak Bharat

Arus desentralisasi memicu terjadinya pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia. Alasan dan pertimbangan pemekaran ini tidak hanya dari sisi politis seperti; keinginan mendapatkan jabatan pemerintahan di DOB baru, atau alasan administratif seperti; upaya mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya, ada juga pemekaran daerah yang dilandasi oleh semangat kolektivitas etnis. Salah satunya adalah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alifah Pratisara Tenrisangka, author

Asymmetric Decentralization bagi Provinsi DKI Jakarta Setelah Tidak Berkedudukan sebagai Ibu kota Negara = Asymmetric Decentralization for DKI Jakarta Province After Not Domiciled as the Capital

Perpindahan ibu kota sudah mendekati tahapan realisasi yang artinya status Jakarta sebagai Ibu kota akan berpindah ke kota lain. Sebagai ibu kota negara secara a quo, Jakarta telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan banyaknya privilege. Bahkan selain menjadi bagian dari kota metropolitan dunia, Jakarta dicanangkan menjadi kota global dunia. Kondisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Beusekom, Johan Van, author

De indische provincie : inleiding tot het nederlandsch-indisch provinciaal recht

Inhoud : Hoofdstuk I : naam, instelling en grondgebied Hoofdstuk II : De inrichting en samentelling van de provinciale besturen Hoofdstuk III : Het provinciaal personeel Hoofdstuk IV : De vergaderingen van den provincialen raad en het college van gedeputeerden Hoofdstuk V : De bevoegheden en verplichtingen van de provinciale besturen Hoofdstuk VI : De provinciale...

Groningen: J.B. Wolters, 1933

K 352.091 BEU i

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Menimbang masa depan orde baru: efektifkah politik antikemiskinan orde baru (menyibak aktivitas politik Amirmachmud)

Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Politik (LIP) FISIP-UI, 1998

320.959 8 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Poelinggomang, Edward L., author

Perubahan politik dan hubungan kekuasaan / Edward L. Poelinggomang

Yogyakarta: Ombak, 2004

320.959 8 EDW p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yana Syafriyana Hijri, author

Proses politik pembentukan daerah di Indonesia : studi tentang proses politik pembahasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Komisi II DPR RI periode 2004-2009

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

T34986

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian