Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Relevansi pelaksanaan hukum pidana adat dayak di Kalimantan Barat dengan hukum pidana nasional

KAJ 15:4 (2010) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah, author

KUHP dan KUHAP : edisi digabungkan dalam satu buku

Jakarta: Rineka Cipta, 2015

345.025 AND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Justitia Avila Veda, author

Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013

[ABSTRAK Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian...

2015

S60722

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Deddy Sinanda, author

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Penawaran Umum di Pasar Modal (studi kasus PT. Adaro Energy Tbk)

Universitas Indonesia, 2009

T 02887

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tri Susanti, author

Analisis terhadap pidana denda dalam konsep rancangan KUHP sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (studi terhadap putusan pengadilan negeri di lingkungan pengadilan tinggi Yogyakarta) = An analysis of criminal fines in the concept of the draft criminal code as an alternative to criminal deprivation of freedom (study of the verdict of the district court within the high court of Yogyakarta)

Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30698

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Defid Tri Rizky, author

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi (studi kasus perkara korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin) = The reversal of the burden of proof system in handling corruption (case study : corruption cases on behalf of defendant syarifuddin)

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu :...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30695

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian